Palembang, BP
Deklarasi gerakan mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan yang mengusung Spirit Talang Tuwo memasuki bulan ketiga. Dari lima agenda yang dijalankan pemerintah Sumatera Selatan, hanya program pembayaran jasa ekosistem yang belum berjalan.
Lima agenda pemerintah Sumatera Selatan tersebut. Pertama membangun konsorsium Green Growth atau pertumbuhan hijau dengan pihak international. Kedua memperbesar ruang bagi kegiatan perhutanan sosial. Ketiga merancang program pembayaran jasa ekosistem. Keempat meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan lahan gambut dengan olah lahan tanpa bakar sebagai upaya ketahanan pangan. Kelima membangun lembaga kemitraan pengelolaan lansekap.
Pada 26 Mei 2016 lalu, sejumlah pihak menyatakan bergabung dalam konsorsium Green Growth dan berkomitmen membangun lembaga kemitraan pengelolaan lansekap, serta menjadi pendonor. Konsorsium ini disebut “Kelola”. Pihak yang mendukung tersebut, pemerintahan Norwegia, lembaga UK-Aid, IDH, PT APP Sinar Mas, Yayasan Belantara, BPDPKS, kemudian konsorsium lansekap ZSL (Zoological Society of London) yang terdiri ZSL, SNV, Daemeter, Deltares, dan Forest People Programme (FPP).
Menurut Dr. Najib Asmani, staf khusus Gubernur Sumsel untuk perubahan iklim, konsorsium ini juga akan didukung pemerintah Amerika Serikat, Jerman, dan lembaga ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund).
Terkait restorasi lahan gambut, Sumatera Selatan telah membentuk Tim Restorasi Gambut (TRG) dengan koordinator Dr. Najib Asmani, dan kelompok ahli dipimpin Prof. Robiyanto H. Susanto, M.Agr.Sc.
Terkait perhutanan sosial, beberapa wilayah sudah dijalankan Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakat (Hkm), seperti di wilayah Semende, Kabupaten Muaraenim. “Saat ini kita tengah menyusun agenda Hkm dan HD di wilayah lahan gambut,” kata Dr. Syafrul Yunardy, ketua Forum Masyarakat DAS (Daerah Aliran Sungai) Sumatera Selatan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan dukungan UNDP-REDD+ dan pemerintah Norwegia, bermitra dengan organisasi masyarakat sipil SHI (Sarekat Hijau Indonesia) dan Yayasan Kemasda (Kesejahteraan Masyarakat Desa) melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan lahan gambut dengan olah lahan tanpa bakar sebagai upaya ketahanan pangan, di 22 Desa Peduli Api (DPA) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin dan Musi Banyuasin (Muba).
Sebanyak 12 DPA didampingi SHI. “Kegiatan yang kami laksanakan tengah berlangsung. Kegiatannya ini berupa penanam kayu keras dan pangan. Mulai dari jelutung, karet, papaya, pisang, jagung, semangka, dan lainnya,” kata Sudarto Marelo dari SHI. Kegiatan yang sama dilakukan Yayasan Kemasda di 5 DPA di Banyuasin dan 5 di Muba.
Pemberdayaan masyarakat desa ini juga dilakukan Sinar Mas dan APP pada tujuh desa di Kabupaten OKI. Program yang disebut Desa Makmur Peduli Api (DMPA) ini bersama pemerintah OKI, yang menginginkan DMPA itu menjadikan desa tersebut sebagai lumbung padi.
Taman Sriwijaya
Sejumlah arkeolog dan pekerja budaya di Palembang juga memiliki program penyelamatan situs Sriwijaya di lahan gambut yang akan direstorasi. Proyek yang disebut Taman Sriwijaya ini tersebar di Kabupaten OKI, Banyuasin dan Muba. Yakni Taman Sriwijaya Langpipi, Taman Sriwijaya Riding, Taman Sriwijaya Air Sugihan Kanan, Taman Sriwijaya Air Sugihan Kiri, serta Taman Sriwijaya Lalan-Sembilang.
Taman Sriwijaya ini, kata Nurhadi Rangkuti dari Tim Spirit Sriwijaya untuk Pelestarian Lingkungan Hidup, memiliki berbagai fungsi. Pertama sebagai lokasi cagar budaya, titik hidrologis gambut, habitat keanekaragaman hayati, sumber ekonomi berkelanjutan masyarakat, serta pusat pendidikan sejarah dan lingkungan hidup. “Beberapa pihak sudah mendukung program ini. Kini dalam proses pembahasan teknis,” kata Nurhadi. #rel/osk