# Diakui Membebani APBD Sumsel
Palembang, BP
Program unggulan Pemprov Sumsel yaitu program berobat gratis pada 2017 akan diintegrasikan dengan program BPJS Kesehatan. Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, H Rizal Kenedi, mengakui jika program berobat gratis diintegrasikan ke BPJS Kesehatan akan membebani APBD Sumsel karena premi bulanan harus dibayar Pemprov Sumsel.
Berbeda dengan program berobat gratis sebelumnya, Jamsoskesmas Semesta, di mana pembayaran dilakukan Pemprov Sumsel setelah ada klaim dari rumah sakit yang bersangkutan.
“Kalau berat ya pasti berat, tapi karena ini untuk masyarakat ya harus dilakukan,” kata Rizal, Rabu (1/6).
Rizal meminta Pemprov Sumsel tetap mengganggarkan dana untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan tersebut.
“Asal mau dirawat di kelas III dalam program BPJS Kesehatan ya Pemprov Sumsel harus mengakomodir kepentingan masyarakat Sumsel tersebut,” katanya.
Pada 2017 nanti program berobat gratis sudah bisa terintegrasi dengan program BPJS tersebut.
“Sekarang dalam waktu dekat kita akan koordinasi dengan dinas kesehatan sejauh mana yang mereka lakukan baik cara pembayaran di APBD, pendataan masyarakat tersebut,” katanya.
Sebelumnya Kadis Kesehatan Pemprov Sumsel melalui Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Trisnawarman mengatakan setelah bergabung BPJS, Pemprov Sumsel akan tetap menjalankan program unggulan berobat gratis namun dengan jumlah penduduk terbatas. Hal itu disebabkan karena terbatasnya alokasi anggaran akibat perbedaan iuran premi yang telah ditetapkan oleh BPJS.
“Dengan digabungnya berobat gratis dan BPJS maka Pemprov diwajibkan membayar premi sebesar 5 kali lipat dari sebelumnya, dari cuma perbulan Rp5 ribu menjadi Rp25 ribu, tentu ini akan membuat alokasi anggaran program ini jadi terbatas,” kata Trisna, beberapa waktu lalu.
Trisna mengungkapkan, besaran anggaran yang ditetapkan untuk melayani penduduk dalam program gratis setiap tahunnya mencapai Rp220 miliar. Jumlah tersebut selalu bertahan setiap tahun sementara beban alokasi dipastikan meningkat setelah bergabung BPJS.
“Dari total anggaran itu sebelumnya sanggup mengcover 4 juta penduduk maka bisa dipastikan akan menyusut tinggal 1 juta penduduk yang masih terlayani,” katanya.
Meski diakuinya program berobat gratis masih diperlukan banyak penduduk, namun kata Trisna, pemprov akan tetap bertumpu pada besaran alokasi anggaran berobat gratis yang ditetapkan. “Jadi integrasi ke BPJS cuma sebatas seberapa mampu keuangan pemprov, kalau anggarannya cukup, tentu berapa pun penduduk yang sanggup akan kita intergasi,” katanya.
Saat ini, dalam persiapan penggabungan kedua program jaminan itu, pihaknya juga tengah melakukan sinkronisasi seluruh data-data penerima program gratis di seluruh Sumsel dengan BPJS.#osk