Palembang, BP
Pengurangan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas pusat ke Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai Rp800 Miliar menjadi perhatian khusus anggota DPR RI Dapil Sumsel.
Pengurangan DBH menyebabkan sejumlah program di Bumi Sriwijaya ini menjadi tertunda, dikurangi, dan bahkan sampai dibatalkan. “Jika memang itu hak Provinsi, maka akan kita perjuangkan di pusat,” kata Ketua Komisi VI DPR RI Ir Hafisz Tohir, Rabu (6/4).
Dia menjelaskan, dirinya belum mengetahui atas pengurangan tersebut, sebab selama ini Pemprov langsung berurusan dengan kementrian atau institusi terkait di pusat. “Kita akan minta data itu, kemudian menanyakan ke Komisi 7, ESDM dan Dirjen Perimbangan pusat-daerah Kemendagri. Kita akan perjuangkan,” kata Hafisz.
Hafisz menerangkan, keuangan pusat mengalami defisit anggaran hampir Rp400 triliun. Setelah dicarikan solusi dapat turun menjadi Rp300 triliun, di bawah 3 persen sebagaimana amanah UU.
“Ini memang kondisinya, sekarang kita harus tetap perjuangkan agar pembangunan di Sumsel dari pusat tidak terbengkalai dan tetap terlaksana,” katanya.
Sebelumnya Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H Alex Noerdin mengaku sudah mengajukan protes kepada pemerintah pusat terkait dana bagi hasil migas Sumsel yang di kurangi pusat.
“Kita dikurangi 800 miliar karena harga minyak turun, padahal produksi minyak kita 20 persen, gas 80 persen, harga minyak turun, harga gas tidak turun, jumlah produksi gas kita tidak turun, artinya kita tidak harus menerima pengurangan Rp800 miliar lebih itu, kalau hitung-hitungan sementara paling tinggi kita harus di kurangi sekitar Rp200 miliar artinya kita masih ada dana seharusnya yang kita terima Rp600 miliar lebih, nah itu yang sedang kita klaim kepada pemerintah pusat yang selama ini sangat tidak transparan dalam masalah pembagian hasil gas dan minyak daerah, ini sejak saya menjadi Ketua Daerah Penghasil Migas beberapa tahun yang lalu , ini yang selalu di suarakan , Transparansi ! tolong didoakan mudah-mudahan klaim kita berhasil uang itu saya minta di kembalikan uang kami Rp600 miliar lebih ,” kata Gubernur usai agenda pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel tahun anggaran 2015 dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (4/4).
Akibat pengurangan tersebut menurut Gubernur banyak program yang di efiesienkan, ada dikurangi, ditunda dan dibatalkan, ”Jadi luar biasa karena APBD sudah berjalan dan kita harus menyesuaikan lagi,” katanya.#osk