Palembang, BP
Areal konservasi hutan mangrove di Sumatera Selatan yang direhabilitasi tidak sebanding dengan jumlah kerusakan yang terjadi. Dalam setahun, hanya 2.000 hektar yang direhabilitasi, lantaran keterbatasan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Sumsel.
“Untuk data yang cukup luas, pada daerah aliran sungai hulu,” kata Kadishut Sumsel Sigit Wibowo di sela pelantikan pengurus forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumsel di Hotel Grand Zuri Palembang.
Ada program perbaikan DAS dan rehabilitasi, program Kementerian Kehutanan (Kemenhut), dalam upaya rehabilitasi areal konservasi hutan mangrove. Namun sektor swasta yang mendapat izin memanfaatkan hutan untuk kegiatan tambang juga melakukan rehabilitasi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sumsel Iwan Setiawan mengatakan, jika sektor hulu tanah sudah terdegradasi atau rusak, direhabilitasi dengan penanaman pohon yang menghasilkan. “Dari satu juta lahan yang terdegradasi, yang direhab sudah 70 persen dengan pohon akasia kasikarpa untuk bahan baku kertas,” paparnya.
Untuk rehabilitasi, menurut Iwan, diperlukan dana Rp11 juta hingga Rp15 juta per hektar. Komitmen APHI bagian dari tim tersebut, berupaya pencegahan dan sosialisasi. Deteksi peta rawan kebakaran wilayah mana, sosialisasi kesadaran masyarakat tidak membakar kembali. “Dan pemerintah melakukan kegiatan sinergis membantu masyarakat tanpa bakar,” ujarnya. *