Jakarta, BP
Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro, menyatakan, rencana Partai Golkar yang akan menggelar Musyawarah Nasional Luarbiasa (Munaslub) April 2016 harus dilakukan dalam rangka rekonsiliasi, transparan dan bersih dari kepentingan pribadi serta kelompok.
“Jika Golkar ingin tetap berkibar, Munaslub momen paling pas untuk menyatukan kedua kubu antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Munaslub harus memberikan kesempatan kepada kader terbaik untuk memimpin Golkar ke depan,” ujar Siti Zuhro di Media Center DPR RI, Jakarta, Kamis (25/2), dalam sebuah diskusi bertajuk Mencari Golkar 1.
Siti mengingatkan para kader Golkar agar panitia Munaslub melibatkan kedua belah pihak, tidak didominasi kubu tertentu dan peserta Munaslub sesuai dengan AD/ART Parta Golkar. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan Munaslub sesuai harapan yang pada gilirannaya dapat melahirkan pimpinan Golkar berkualitas.
Kerelaan Aburizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono (AL)yang tidak akan mencalonkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar merupakan sikap negarawan yang patut diapresiasi. Bahkan ARB dan Al berkomitmen menghindari politik uang dari ajang pemilihan ketua umum. “KPK dan mabes Polri pun dipersilakan memantau dan mengawasi proses pemilihan ketua umum. Ini benar-benar sikap positif dari ARB dan AL,” papar Siti.
Menyinggung masih adanya fiksi di tubuh Partai Golkar dan sulitnya menghindari politik uang saat pemilihan, Siti mengakui fiksi tersebut memang dirasakan ada lantaran terlanjur pecah dua kubu.Sedangkan politik uang, mungkin saja masih terjadi karena agak sulit membuktikan. “Kalau dibilang sekadar transport dan uang saku, apakah itu termasuk politik uang? Sulit juga kan?” kata Siti.
Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, penyelenggara Munaslub bisa dilakukan siapa saja kader Golkar, asalkan benar-benar dilakukan dengan transparan dan tidak mengarahkan kepada seseorang kandidat. “Ya,,kita harus percaya bahwa semangat Munaslub untuk bersama-sama membesarkan Golkar. Jadi siapa pun menjadi penyelenggara Munaslub, mereka tidak akan ke luar dari semangat rekonsiliasi,” tegas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.
Priyo yang mengaku siap bertarung dalam pemilihan Ketua Umum Golkar tersebut menambahkan, pihaknya siap membuka diri terhadap penegak hukum untuk mengawasi calon kandidat yang jor-joran menjelang pemilihan. “Kemungkinan politik uang tetap ada mengingat hampir semua calon kandidat dari kalangan anggota DPR. Silakan saja penegak hukum, LSM dan mahasiswa memantau penyelenggaraan Munaslub nanti,” ucap dia seraya menambahkan, nama-nama yang bakal mendaftar sebagai calon ketua umum adalah Setya Novanto, Ade Komarudin, Aziz Sjamsudin, Airlangga Hartarto, Mahyudin, Agus Gumiwang dan Priyo Budi Santoso.
Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ridwan Bae menyebutkan sejak lama Partai Golkar menginginkan pemilihan ketua umum Golkar bersih dari politik uang, akan tetapi dalam praktiknya sulit dilakukan. Sehingga, untuk menghilangkan politik uang sulit kecuali untuk meminimalisir. “Setiap kegiatan pemilihan pimpinan organisasi kita berharap tidak ada politik uang, namun tidak mudah. Bagaimana caranya, ya sulit. Mungkin kita harus mengubah sistemnya,” jelas Ridwan. #duk