Palembang, BP
Masyarakat Miskin Kota (MMK) memprotes kebijakan pemerintah ihwal kantong plastik berbayar, yang mulai diterapkan di sejumlah tempat perbelanjaan pada Minggu (21/2).
“Sudah jelas kalau plastik berbayar malah memberatkan konsumen. Katanya untuk ramah lingkungan kenyataanya kantong plastik malah bayar 200, terus kantong yang dikasih masih kantong biasa juga bukan kantong ramah lingkungan,” kata Ketua Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan Arifin Kalender, Kamis (25/2).
Menurut Arifin, yang katanya ada plastik ramah lingkungan yang terbuat dari ubi ini jelas pembohongan publik. Bukannya menguntungkan konsumen malah menguntungkan market.
Karena itu Arifin mengancam akan menggelar demo bersama masyarakat Palembang ke Pemkot Palembang dan DPRD Palembang meminta kebijakan plastik berbayar dicabut karena kebijakan tersebut lebih menguntungkan kalangan pengusaha saja dan bukan masyarakat.
“Saya sudah sering mendapatkan laporan masyarakat terkait plastik berbayar ini, kebijakan ini sangat menyusahkan masyarakat,” katanya.
Namun Kabid Pengendalian dan Pencemaran BLH Palembang Heni Kurniawati mengungkapkan, kebijakan kantong plastik berbayar diterapkan untuk meminimalisir penggunaan kantong plastik yang selama ini menjadi salah satu sampah terbanyak. “Dengan adanya kebijakan ini diharapkan penggunaan kantong plastik menjadi berkurang,” katanya.
Kata Heni, bagi warga yang berbelanja di ritel baik di mal maupun minimarket, tetap bisa mendapatkan kantong plastik. Tetapi harus membayar dengan harga yang nanti ditetapkan pemerintah.
“Kemungkinan paling murah Rp500 yang disesuaikan dengan ukurannya. Jika memang tidak bersedia membeli, bisa bawa sendiri kantong atau keranjang belanja dari rumah,” katanya.#osk
Komentar Anda