Sekayu, BP
Terkait penundaan atau pengahupasan tunjangan daerah ratusan guru bakal melakukan aksi damai mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba. Kedatangan ratusan guru itu meminta DPRD meninjau kembali penundaan atau penghapusan tunjangan bagi guru khusus yang telah bersertifikasi.
Zulkifli S.Pd MM, Ketua Ikatan Guru Olahraga Muba sekaligus koordinator aksi damai, mengatakan, aksi tersebut dilakukan untuk meminta atau mengklarifikasi telah diterbitkannya SK Bupati penundaan bahkan penghapusan tunjangan daerah bagi guru yang telah bersertifikasi dengan alasan efesiensi anggaran.
“Jangan guru yang sertifikasi dijadikan korban, sebab beda sertifikasi dengan tunjangan daerah. Kalau sertifikasi itu dibayar oleh pemerintah pusat, sedangkan tunjangan daerah yang besarannya itu Rp 1,5 juta dari APBD Muba,” katanya.
Karena itulah, lanjutnya, ia bersama teman-teman akan melakukan aksi damai tanpa orasi maupun anarkis, disamping itu juga sebagai koordinator, telah ada 400 hingga 1000 guru yang telah siap untuk datang ke kantor DPRD. “ Kita akan datangi gedung DPRD memakai atribut Koprs Pegawai Negeri (KORPRI) lengkap dengan lambang. Ini membuktikan bahwa guru itu juga merupakan PNS Muba,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Muba, Indra Perasad dikonfirmasi terkait aksi damai mengatakan, pihaknya telah mengetahui hal itu, dimana ada dari Ikatan Guru Olahraga yang akan melakukan aksi damai. Namun, dari PGRI sendiri menyayangkan hal itu, sebab saat ini pihaknya sedang melakukan pengupayaan terkait penundaan atau penghapusan insentif daerah itu kepada plt Bupati. “Hari ini (kemarin) sudah ketemu langsung dengan Plt Bupati, dimana menyampaikan hal ini, dan juga kita dari PGRI telah memberikan penjelasan dampak bilamana memang ditunda atau dihapuskan,” katanya.
Sebab, kalau memang ditunda atau dihapuskan bakal menjadi polemik, sehingga saran juga telah disampaikan, kalau mau melakukan efesiensi jangan dihapus atau ditunda 100 persen, cukup 50 persen saja. “Saran juga telah kita sampaikan, untuk masukan maupun dampaknya,” ucapnya.
Terkait aksi damai, Indra menegaskan, aksi itu diluar PGRI, meskipun pengurus sudah mengetahui akan ada aksi damai pada 1 Maret mendatang. “Kita sudah tahu, tapi secara tertulis belum ada. Kalau memang mau aksi nanti hendaknya meminta izin terlebih dahulu kepada pihak kepolisian,” tandasnya.#arf