Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang datang ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diberitakan akan menggulingkan jabatan Sekda Kota Palembang mengaku dijebak.
Palembang, BP
Aksi ramai-ramai sejumlah pejabat yang datang ke Pemprov Sumsel, Senin (22/2), diduga kuat dipolitisir pihak yang berkepentingan. Berdasarkan keterangan sejumlah pejabat yang datang, mereka baru mengetahui rencana pelengseran Sekda Kota Palembang setelah sampai di Pemprov.
“Saya tidak tau kalau yang dibahas soal itu (minta Sekda dilengserkan-red), kami diinformasikan diajak ke Pemprov karena dipanggil Gubernur soal Asian Games, padahal itu tidak dijadwalkan,” tutur pejabat ini minta tidak disebutkan namanya.
Menurut dia, setelah diklarifikasi ke sejumlah pejabat yang datang, banyak yang mengaku datang dengan berbagai alasan. “Macam-macam, ada yang disuruh datang ke Pemprov karena rapat Asian Games, ada yang diminta karena rapat soal rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” katanya.
Demikian dikatakan sumber lain yang takut dipecat jika tidak datang, dirinya diinstruksikan sejumlah pejabat, atas suruhan seseorang diduga yang ingin memecah belah, dengan alasan lain. “Ada beberapa pejabat yang nyuruh, tidak satu orang ada yang bilang rapat Asian Games, nggak taunya membahas soal tadi,” kata pejabat ini, tidak mau vulgar menerangkan siapa yang menyuruh.
Demikian dikatakan sejumlah pejabat yang tidak sempat ke sana, karena berhalangan. Ketika mengetahui ada upaya pelengseran Sekda dari koran, sejumlah pejabat ini mengaku cukup kaget. “Iya saya juga kaget, kalau datang kemarin, artinya saya juga bakal ikut rombongan untuk melengserkan Sekda,” kata pejabat ini.
Asisten I Bidang Pemerintah Pemko Palembang Harobin Mastafa, sebelumnya ketika ditanya wartawan terkait upaya ini, membantah kunjungan ini untuk meruntuhkan jabatan Sekda.
“Kunjungan tersebut terkait meminta petunjuk permasalahan KASN yang menyangkut 108 pejabat di lingkungan Pemko Palembang,” kata pejabat yang baru tiga bulan menjabat ini.
Salah satu pejabat yang bakal dibatalkan jabatannya atas rekomendasi KASN ini menuturkan, pihaknya tetap menghormati Sekda sebagai jabatan PNS tertinggi di Pemko Palembang.
Disinggung tentang poksi kerja SKPD yang tidak terkait, bahkan wewenang pejabat yang datang terkait KASN, dia berkilah tidak hanya membahas KASN juga membahas beberapa program kerja Pemko Palembang seperti pembangunan light rail transit (LRT), ganti rugi lahan dan banyak masalah lainnya.
“Sekalian pertemuan itu kita membahas satu paket pekerjaan lainnya,” katanya, agak janggal karena pertemuan tersebut tidak terjadwal baik di Pemko Palembang maupun Provinsi.
Informasi yang dihimpun di lapangan, agenda tidak terjadwal ini disebutkan tidak diketahui Walikota Palembang, namun di lain pihak juga disebutkan jika sejumlah pejabat sudah meminta izin dengan Walikota Palembang.
Apapun itu, menurut Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) Prof Amzulian Rifai, SH, LLM, PhD sangat disayangkan, apabila penyelenggara negara mempertontonkan hal-hal yang membuat publik menduga-duga adanya ketidakharmonisan.
“Memang tidak harus ada izin bagi pejabat Pemko Palembang untuk berkunjung ke Pemprov, hanya saja dikhawatirkan kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja para pejabat,” katanya.
Dia menjelaskan, Walikota harus dapat menjernihkan kondisi ini supaya tidak terus melebar. Dimungkinkan kondisi ini muncul terkait dengan proses pengisian jabatan Wakil Walikota yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan.
“Apa pun keadaan sesungguhnya semua harus dapat menunjukkan jiwa kenegarawanan dan ingat akan fungsi mereka sebagai pelayan publik,” tegas Amzulian. #ren