Palembang, BP
Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan membuka 100 persen kran industri karet remah (crumb rubber) untuk asing. Kebijakan ini dinilai Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) akan memukul industri karet Sumatera Selatan (Sumsel).
Ketua Gapkindo Alex K Eddy mengatakan, potensi monopoli asing sangat besar, sebab kegiatan membangun dan menguasai pabrik dalam negeri dapat dengan mudah dilakukan. Jika kalah bersaing, maka pabrik karet remah dalam negeri akan gulung tikar.
Saat ini kapasitas produksi industri karet remah di Sumsel mencapai 1,6 juta ton per tahun, sedangkan produksi karet dari 28 industri pengolahan yang ada pada 2015 hanya di bawah 1 juta ton.
“Ini sangat berbahaya karena industri crumb rubber yang beroperasi saat ini masih kekurangan bahan baku. Dibuka 100 persen untuk asing bakal mengancam kelangsungan usaha pengusaha lokal yang telah lama berkecimpung di sektor ini,” katanya.
Dikatakannya, asing sangat leluasa membangun dan menguasai pasar, sementara industri masih kekurangan suplai sekitar 50 persen bahan baku dan menyebabkan operasional menjadi terhambat.
”Kita ini sebenarnya sudah over kapasitas. Saat ini tidak ada pabrik yang bisa beroperasi 100 persen akibat minimnya suplai bahan baku. Dengan kekurangan bahan baku ini, sejumlah industri mulai mengurangi jam operasional dan merumahkan karyawan,” katanya.
Dengan kondisi saat ini saja, dia menyebutkan, sudah banyak pabrik yang mulai mati suri. Keadaan semakin berbahaya jika tahun ini banyak investor asing yang melakukan ekspansi ke Indonesia dan Sumsel pada khususnya untuk membangun pabrik karet remah.
Ini menyebabkan kebutuhan bahan baku dan kapasitas produksi makin besar. Akibatnya, pabrik lokal yang telah lama beroperasi akan semakin sedikit mendapat bahan baku. Otomatis pabrik milik pengusaha lokal akan sulit berkembang, dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.
Selain itu, masuknya investasi asing dalam sektor tersebut akan membuat pengusaha lokal kalah bersaing dalam merebut pasar. Pasalnya, produk yang dihasilkan pengusaha asing akan lebih murah karena bunga kredit yang mereka dapatkan dari negara asal mereka paling tinggi hanya 3 persen. Sementara bunga kredit perbankan di Indonesia masih di level 13 persen.
Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk meninjau kembali daftar negatif investasi (DNI) yang telah dikeluarkan beberapa waktu lalu. Langkah yang ditempuh, Gapkindo sudah melayangkan surat kepada BKPM untuk merevisi kembali aturan tersebut.
Pihaknya mengusulkan PMA hanya boleh bermain di sektor hilir dengan memproduksi produk-produk hilir berbahan dasar karet. Itu dilakukan untuk melindungi pengusaha lokal yang telah lama bermain di industri karet remah.
“Jika pemerintah tetap ngotot membuka 100 persen industri karet untuk asing, jalan yang harus dilakukan pemerintah adalah menurunkan bunga kredit perbankan hingga menjadi 3 persen. Dengan begitu, daya saing setidaknya bisa seimbang,” jelasnya.
Disinggung mengenai harga, Alex menjelaskan, sudah melakukan pertemuan dengan tiga negara pengekspor karet yakni Indonesia bersama Gapkindo, serta Thailand, dan Malaysia. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengurangi ekspor sebesar 17-20 persen sampai enam bulan ke depan.
“Hanya saja, kita tidak akan mengurangi pembelian kepada petani. Artinya, ada dua pilihan. Pertama dilakukan stok di pabrik dan meminta pemerintah yang mendanainya dengan bunga murah, atau dijual kembali untuk pemakaian dalam negeri seperti campuran aspal dan kegiatan lainnya,” sebutnya.
Langkah pengurangan ekspor ini diharapkan akan mampu memperbaiki harga karet di pasar internasional. “Kami berharap setidaknya harga karet mampu menyentuh angka 2 dolar AS per kilogramnya,” katanya.
Sementara itu, ekonom Sumsel, Prof Dr Sulbahri Madjir mengatakan seharusnya dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, Indonesia bisa memanfaatkan untuk dikelola menjadi barang jadi dan didistribusikan di dalam negeri.
Semua hasil komoditas Indonesia langsung diekspor dalam bentuk mentah. Membuat saat permintaan global turun harga langsung jeblok. Sementara Indonesia harus tetap mengekspor barang mentah karena tidak bisa mengelola sendiri.
“Inilah yang saya katakan Indonesia masih bergantung pada negara luar. Tidak ada kemandirian ekonomi nasional,” kata dia.
Dikatakannya, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh pemerintah untuk memperbaiki hal ini, yaitu membangun pabrik hilirisasi untuk mengelola hasil komoditas atau meningkatkan industri manufaktur dari hasil alam dengan memperbanyak lokal konten.
Untuk jangka pendek, lanjutnya, memfasilitasi industri manufaktur dinilai sangat efektif sebab bisa mengekspor barang jadi. Namun, tidak boleh terlena dan harus mempercepat pembangunan pabrik hilirisasi.
“Intinya Sumsel butuh hilirisasi, supaya bisa mengelola bahan baku yang melimpah supaya bisa mendapat nilai lebih tinggi saat diekspor keluar negeri,” jelasnya.
Menurut dia, jika tidak ada pabrik hilirisasi, pesimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan segera membaik. Karena selamanya Indonesia akan ditekan oleh negara pengimpor. “Kita harus memutar haluan menjadi pengekspor barang jadi, kalau tidak selamanya kita akan alami krisis,” katanya. # ren