Palembang, BPRapat koordinasi pungutan liar di jalan lintas Prabumulih-Muaraenim di DPRD Sumsel, yang dipimpinan Wakil Ketua DPRD Nopran Marjani, Senin (1/2) akhirnya menghasilkan empat poin kesepakatan.
Dalam rapat tersebut, hadir Walikota Pagaralam Ida Fitrianti, Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda, Kadishubkominfo Sumsel H Nasrun Umar, Asisten 1 Prabumulih dan Kabag Ops Polres Prabumulih, Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Bambang Pristiwanto, dan Sekda Sumsel Mukti Sulaiman.
Kesepakatan tersebut adalah pertama, seluruh angkutan mobil truk sayuran yang berjumlah 48 unit dari Pagaralam dibuat stiker, kedua , mobil angkutan sayuran dari Pagaralam melewati jalan tengah di kota Prabumulih termasuk angkutan sembako dari Palembang ke Pagaralam kapan saja bisa dilewati.
Ketiga, mobil yang mengangkut sayuran dari Pagaralam di Palembang membawa besi, pupuk kandang , beras, gula , minyak ( sembako) untuk angkutan ini bisa melewati jalan tengah Prabumulih, keempat, Polres Prabumulih akan menjamin kelangsungan sopir truk membawa sayur dari Pagaralam ke Palembang begitupula sebalikny.
” Dengan tindakan tegas disampaikan oleh Dir Lantas Polda Sumsel bahwa bahwa bisa di tindak tegas jika ada gangguan dijalan dan keamanan di kendalikan Polres Prabumulih berkoordinasi dengan Polres terkait, kata Nopran.
Selanjutnya keputusan ini menurut Nopran berlaku sampai sekarang dan seterusnya dan tidak berlaku sesaat, soal lain seperti angkutan batubara bukan termasuk pembahasan hari ini.
Walikota Pagaralam Ida Fitrianti menyambut baik keputusan tersebut.
” Alhamdulilah dengan keputusan ini akan menjamin keamanan tingkat petani , pengumpul sayur dan sopir truk, masyarakat Pagaralam akan terpenuhi kebutuhan sembako karena sebelumnya sempat terganggu sayuran tidak di panen dan sempat pula telur harganya naik, karena mogok tidak ada angkutan lalu telur naik, alhamdulila sudah di putuskan tinggal sama-sama pelaksanaan di lapangan termasuk kawan-kawan wartawan ikut memantau supaya ini seterusnya keamanan perjalanan truk pengangkut sayur dan sembako,” katanya.
Menurutnya 13 sayur dari Pagaralam yang dipasok ke Palembang yaitu Kol, Sawi, wortel, kentang, daun bawang, cabe, tomat dimana rata-rata 8 ton sehari ke Palembang dengan menggunakan 7 sampai 14 mobil truk .
” Jadi 50 ton sayuran yang berangkat dari Pagaralam ke Palembang ,” katanya
Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Bambang Pristiwanto menjamin keamanan dan kelancaran angkutan sayur dan sembako dari Pagaralam ke Palembang dan begitu sebaliknya.
” Kami mendukung sepenuhnya kebijakan yang ada, secara tehnis diserahkan ke yang punya wilayah yaitu Kapolres masing-masing yaitu Kapolres Pagaralam, Kapolres Prabumulih bagaimana tehnis di lapangan, Polda Sumsel memback up sepenuhnya, kebijakan pemerintah wajib kepolisian , Polda Sumsel harus mendukung sepenuhnya, kalau ada gejolak seperti itu mari kita duduk bersama untuk di cari solusi ,” katanya.
Soal ada pungli, pemalakan di jalan, polisi maju sesuai aturan main, jika kekuatan kurang pihaknya akan turun membantu, ini sudah perintah pimpinan termasuk angkutan batubara juga harus tertib.
Kadishubkominfo Sumsel H Nasrun Umar kalau angkutan sayuran dan sembako tidak di pungut retribusi kecuali masuk dalam terminal dan ada aturannya maka dipersilahkan saja.
” Bicara pungli tanggal 25 kemarin mereka sudah unjuk rasa, saya sudah turun dan sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Perhubungan untuk dilakukan koordinasi, dan intinya sopir ini jangan di rugikan , berapa besar mereka dapat sehari, kami mendukung sektor perhubungan, kami jamin kedepan dalam kaitan lintasan itu fungsi perhubungan akan clear dan clen,” katanya.
Sedangkan Koordinator sopir truk sayur, Robert mengatakan terkait dengan pungli tersebut mereka sudah ke Polres Pagaralam agar menyampaikan hal itu ke Polres Prabumulih, dan sudah dapat tanggapan dengan baik sehingga bisa berjalan seperti biasa.
Sekarang ini jajaran kepolisian Prabumulih sudah melakukan pengawalan dua malam terbuka dan tertutup.
“Satu malam tidak ada pengawalan, tetapi perjalanan baik-baik saja, karena yang penting kami bisa mencari makan,” katanya.
Menurutnya selama ini sudah sekitar enam bulan kalau melintas di Prabumulih kena pungli yang besarannya bermacam-macam mulai Rp100 ribu sampai Rp150 ribu pulang dan pergi, karena itu mereka sudah tidak tahan lagi.
“Truk sayur dari Pagaralam itu bisa tujuh kendaraan sampai 14 unit kendaraan dimana berisi rata-rata enam ton sayuran, seperti wortel, kol, dan lainnya,” katanya.
Mereka berangkat dari Kota Pagaralam itu sekitar pukul 14.00 hingga pukul 15.00 sehingga sampai di Pasar Jakabaring, Palembang sekitar pukul 22.00 .
“Sekarang ini, sejak dilakukan pengawalan sudah kondusif dan harapan kami ke depan bisa sebagaimana mestinya,” katanya.
Firly salah seorang dari Persatuan Pedagang Pasar Induk Jakabaring sempat mengeluhkan pasokan sayur yang berkurang akibat dari adanya aksi pemalakan.
Bahkan Firly meminta kepada pihak kepolisian daerah Sumsel mengeluarkan instruksi tembak ditempat para pelaku pemalakan.
“Kepada kepolisian Sumatera Selatan kami minta pelaku pemalakan ditembak ditempat,” kata Firly.
Pihaknya juga berharap solusi permasalahan pemalakan yang menimpa awak supir truk sayur ini bukan hanya sesat namun dapat berlangsung kondusif di kemudian hari.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Joncik Mohammad menyatakan, harus ada ketegasan terkait dengan pungli yang terjadi tersebut.
“Sebenarnya persoalannya telah selesai dan sudah kondusif, harapannya ke depan terus menerus kondusif dan tentunya untuk itu harus ada ketegasan dulu,” katanya.
“Harus ada tindakan dan ketegasan supaya tidak terjadi lagi,” kata wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan Kota Pagaralam, Lahat dan Empat Lawang tersebut.
Sementara Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas mengatakan, kalau mereka melakukan rapat dengan mengundang pemangku kepentingan terkait dengan persoalan pungli tersebut dan harus ada hasil permanen.osk
Sebelumnya rapat koordinasi pungutan liar di jalan lintas Prabumulih-Muaraenim di DPRD Sumsel, yang sejatinya dimulai pukul 10.00, molor hingga pukul 11.00 lalu diskors oleh pimpinan rapat yakni Wakil Ketua DPRD Nopran Marjani.
Pimpinan rapat bersama anggota DPRD lainnya setuju untuk menunda rapat koordinasi yang dinilai sangat penting, sebab Kapolda Sumsel yang memiliki wilayah tidak bisa hadir dan hanya mewakilan Biro Operasi yang dinilai tidak bisa memutuskan hasil.
“Rapat kita skors sampai pukul 13.00, kalaupun Kapolda tak bisa hadir setidaknya mengutus Dirlantas ataupun Karo Ops atau Kabid Humas,” jelas Nopran yang mengulang interupsi beberapa anggota DPRD yang hadir
Rapat kembali dilanjutkan pukul 13.00 setelah kehadiran perwakilan dari pihak Polda Sumsel yang diwakili Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Bambang Pristiwanto, dan Sekda Sumsel Mukti Sulaiman.#osk