Jakarta, BP
Ketua Komite IV DPR RI Adjiep Panindang menegaskan, berbagai paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi belum berdampak baik pada perekonomian daerah. Bahkan rakyat tidak tahu apa yang dimaksud dengan paket ekonomi, termasuk dana desa. “Pertumbuhan ekonomi masih melambat, kurs rupiah terhadap dolar AS terus melamah, penyerapan anggaran juga di bawah 50%, hanya belanja untuk gaji pegawai yang 60%. Karena itu pada Oktober 2015 ini target pertumbuhan ekonomi 4,7% tak akan tercapai karena masih 4,56 %,” tegas Adjiep Panindang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10).
Menurut Adjiep, uang di daerah kurang bergerak dan pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat. Yang terjadi bukan saja di sektor industri melainkan juga di pasar. Karena itu dia minta pemerintah berani merevisi APBN 2015, khususnya makro ekonomi, mengingat kurs dolar AS Rp14.400. “Kalau dolar Rabu ini melemah terhadap rupiah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sudah tahu,” katanya.
Sementara itu Direktur Eksekutif INDEF Enny Srihartati mengatakan, baik atau buruk rkonomi tergantung ekspektasi rakyat terhadap presiden. Rakyat sudah lama berharap dan menunggu janji pemerintahan Jokowi-JK. Kebetulan kondisi eksternal juga buruk, maka paket ekonomi yang digulirkan Jokowi tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek.
“Seharusnya paket kebijakan ekonomi itu untuk memperbaiki sistem investasi dibarengi dengan komitmen dan implementasi yang bagus, meski paket itu tidak bisa memperbaiki kondisi ekonomi dalam jangka pendek,” tegas Enny.
Hanya saja, kata Enny, Peraturan Pemerintah (PP) selama ini tidak dipahami dan tidak pula dilaksanakan dengan baik oleh birokrasi di bawah. Antara target dan implementasi tidak jalan. Misalnya paket II ekonomi Jokowi disebutkan mengurus izin cukup tiga hari, tapi di lapangan tidak bisa. Untuk mengurus izin di semua kabupaten/kota minimal 6 bulan.
“Presiden boleh bilang proses izin selama 3 jam, tapi itu kalau syaratnya sudah lengkap. Pemerintah serius menyelesaikan masalah atau tidak? Seperti pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang 700 ribuan orang saja antreannya luar biasa,” kata Enny.
Karena itu, lanjut Enny, kalau stimulus ekonomi hanya di awang-awang, akan menjadi sandera sendiri. Selama suku bunga tinggi, birokrasi tidak beres, tidak efektif, produksi tetap akan terganggu. “Kalau masalahnya di birokrasi, Menpan Yudhy Chrisnandi berkewajiban membereskan birokrasi tersebut. Selain itu pemerintah harus tahu betul jika konsumsi rakyat besar,” ujarnya.
Pengamat ekonomi Yusuf menyatakan, paket ekonomi Jokowi hanya menambah defisit kepercayaan rakyat, karena selain tidak memahami paket kebijakan tersebut, mayoritas rakyat yang disurvei mengatakan kondisi perekonomian cukup sulit. “Mengeluarkan paket kebijakan justru menambah defisit kepercayaan terhadap pemerintah, karena perekonomian makin susah. Kita seolah-olah tidak bernegara. Nah, revolusi mental seharusnya mampu mengembalikan kepercayaan kepada rakyat,” kata Yusuf.
Dia meminta pemerintah memiliki keberanian politik untuk memperkuat kurs rupiah terhadap dolar AS, misalnya menjadi Rp13.000 dan menurunkan harga BBM, gas, avtur, dan listrik. Soalnya, paket ekonomi yang semacam inilah harapan rakyat. #duk