Gubernur Sebar 60 Pompa Air Atasi Kebakaran Lahan

18

Palembang, BP

PASUKAN PEMADAM API-Personil Menggala Agni menuju lokasi lahan gambut yang terbakar di Desa Riding, Pangkalan Lampan, Ogan Komering Ilir. Pemprov Sumsel mendistribusikan 60 pompa air yang masing-masing dilengkapi dengan selang sepanjang 500 meter ke Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin. BP/SYAIRUL
PASUKAN PEMADAM API-Personel Manggala Agni menuju lokasi lahan gambut yang terbakar di Desa Riding, Pangkalan Lampan, Ogan Komering Ilir.
BP/SYAIRUL

Pengefektifan serta pengoptimalan penanggulangan bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan (karhutlah) melalui pemadaman di lokasi titik api gencar dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Sebanyak 60 pompa air yang dilengkapi selang sepanjang 500 meter, segera disebar ke dua kabupaten yang terdapat titik api terbanyak di Sumsel, yakni Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin (Muba).

 

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengungkapkan, lebih dari 4.000 personel satgas penanggulangan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang banyak terdiri dari TNI dan Polri sudah diturunkan ke titik api untuk melakukan pemadaman.

 

“Hormat dan terima kasih kami kepada TNI dan Polri yang masih, sedang, dan tetap memadamkan api hingga saat ini,” katanya saat Peringatan HUT ke-70 TNI di Pelataran Benteng Kuto Besak, Senin (5/10).

Baca Juga:  Kisah Groenhof di Palembang

 

Pihaknya pun tengah membangun basecamp dan helipad di Kecamatan Cengal, OKI dan Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin. Bahan bakar dan sumber air terdekat bisa diambil dari lokasi helipad tersebut agar lebih mengoptimalkan operasi udara. Daripada seperti saat ini helikopter sering kembali ke Palembang untuk mengisi bahan bakar.

 

Selain TNI dan Polri, satgas yang terdiri dari BPBD Sumsel, Manggala Agni, Dinas Pemadam Kebakaran serta para relawan masyarakat telah terjun memadamkan api sejak pertengahan September lalu.

 

Selain itu, sejalan dengan kebijakan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI, Pemprov Sumsel pun tidak akan melakukan pengurusan terhadap pengajuan Hak Guna Usaha (HGU), baik yang baru membuat maupun melakukan perpanjangan.

Baca Juga:  PBB Sumsel Ajak Masyarakat Bergabung

 

Hal itu dikarenakan Kementerian ATR akan terlebih dahulu melakukan evaluasi dan audit luasan lahan yang terbakar selepas bencana karhutlah kali ini selesai. Serta melakukan pencabutan izin HGU sesuai dengan luasan lahan yang terbakar.

 

“Pemberian izin HGU merupakan rekomendasi dari pemerintah daerah ke pusat. Kami akan mendukung dan menjalankan kebijakan Kementerian ATR untuk melakukan evaluasi dan audit luasan lahan HGU,” katanya.

 

Alex pun mengatakan, berdasarkan prakira BMKG, hujan akan mulai turun pada minggu tiga atau empat bulan Oktober. “November hujan mulai rutin, Desember diperkirakan sudah lebat, dan Januari banjir,” guraunya.

 

Untuk bantuan yang ditawarkan pihak asing, dirinya pun menjelaskan, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat yang telah dijalankan, pihaknya belum memerlukan keikutsertaan dari luar. “Karena apa yang akan mereka lakukan, sudah kita lakukan. Waterbombing, TMC, dan jalur darat,” jelasnya.

Baca Juga:  DPRD Sumsel Belum Tahu Ada Refocusing Anggaran Lagi

 

Pada kesempatan yang sama, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Purwadi Mukson mengatakan, sementara ini pihaknya tidak akan menambah personil TNI untuk penanggulangan karhutlah. Dirinya menilai, jumlah personil saat ini dengan bantuan dari berbagai pihak serta relawan masyarakat di lokasi kebakaran.

 

Pihaknya pun akan mempertimbangkan untuk memberikan penghargaan kepada para personil TNI yang melakukan upaya pemadaman karhutlah. “Secara nyata, tindakan pasukan TNI itu pengabdian. TNI bekerja tidak memikirkan apa yang diberikan negara, tapi apa yang bisa mereka lakukan untuk kepentingan negara,” tegasnya.#idz

 

Komentar Anda
Loading...