Palembang, BP
Wacana PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT SP2J) untuk menetapkan pembayaran bus Transmusi menggunakan kembali karcis manual, per 1 April belum bisa terealisasi karena tiket yang dipesan di percetakan belum selesai dicetak dengan alasan percetakan tengah penuh orderan.
Manajer Trans Musi Djoko Santoso mengatakan, pemberlakuan karcis manual yang akan ditetapkan hari ini Selasa (1/4) batal diterapkan karena karcisnya masih belum selesai dicetak.
“Kita besok (hari ini-red) belum menerapkan karcis manual. Ada sedikit permasalahan teknis dan pengguna smart card masih bisa dilayani,” kata Djoko. Dikatakannya, pihaknya tidak bisa memastikan kapan pemberlakuan karcis manual tersebut. Karena pihaknya tidak bisa memastikan kapan waktu selesai percetakan karcis manual.
“Sejak 28 Maret karcis sudah dipesan di percetakan, dan ada 5 ribu buku karcis yang berisi masing-masing 100 karcis setiap bukunya,” kata Djoko. Menurutnya, keterlambatan ini dikarenakan tempat mereka melakukan pencetakan tiket telah dipesan 18 Maret lalu namun karena bertepatan dengan Pemilu maka semua percetakan full order.
“Permintaan kita ke percetakan untuk dicetak sebagiannya saja, namun masih tetap tidak bisa,” jelasnya. Dengan adanya penundaan penerapan karcis ini, kata Djoko, fungsi smart card tetap digunakan sebagai alat pembayaran Trans Musi. Seiring waktu, karcis manual akan berdampingan dengan smart card hingga karcis manual telah selesai dicetak keseluruhan.
Disinggung wacana smart card dihapuskan, Djoko mengatakan, semuanya diserahkan kepada pihak perusahaan nantinya. “Kita masih menunggu kebijakan dari perusahaan jika memang dihapuskan kita turut saja. Jika tidak ya artinya berjalan berdampingan,” ujarnya.
Sebelumnya, penggunaan kembali pembayaran Trans Musi berupa karcis oleh manajemen dengan pertimbangan efisiensi dana operasional. Pembayaran menggunakan karcis dinilai lebih murah dibanding menggunakan smart card, yakni Rp23 juta per bulan jauh berbeda dengan penerapan smart card yang mencapai ratusan juta per bulannya.
Tahun pertama pengoperasian smart card memerlukan biaya Rp85 juta per bulan pertama diterapkan, bulan kedua menguras Rp135 juta, dan Rp115 juga untuk penggunaan bulan ketiga.
Biaya besar ini dikeluarkan untuk membeli terminal gesek smart card, smart card serta biaya perawatan dan operasional smart card secara keseluruhan. Angka puluhan hingga ratusan juta ini dinilai manajemen bentuk pemborosan anggaran padahal pendapatan yang didapat terus merosot saat ini.
“Jika dikembalikan ke karcis manual ini merupakan keputusan yang tepat, karena efisiensi anggaran apalagi kondisi keuangan kita sedang mengalami masalah keuangan seperti saat ini,” katanya. #pit