Banyuasin, BP
Warga Banyuasin mengeluhkan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), karena dinilai terlalu ribet administrasi dan masih memungut uang dari masyarakat.
Salah seorang warga Makarti Jaya yang mengaku bernama Ketut Waynama (43), kewalahan mengurus administrasi BPJS.
Dia dilempar ke sana-kemari dan harus mengeluarkan kocek untuk mendapatkan layanan pengobatan. “Apalagi banyak obatnya yang tidak ditanggung BPJS, jadi harus beli sendiri,” keluhnya.
Bukannya memudahkan masyarakat miskin, program pemerintah pusat itu malah bikin ribet. Masyarakat tidak bisa langsung berobat, harus minta surat rekomendasi dan jurukan ke sana kemari. “Masih mending pakai Jamsoskes, tidak bayar lagi,” katanya.
Sementara itu Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sumsel Nacung… mengatakan, tidak sedikit masyarakat Banyuasin yang menyesalkan layanan BPJS yang lebih rumit dari Jamsoskes. UU No 24/2011 tentang BPJS yang disahkan oleh DPR, saat ini telah menterlantarkan pasien dan merugikan dokter maupun rumah-rumah sakit.
“BPJS tidak gratis seperti yang dijanjikan oleh DPR. Saat ini pasien BPJS tetap harus membayar karena tidak semua obat, pelayanan dan penyakit ditanggung BPJS,” jelasnya.
Kemudian diketahui ternyata selama ini tidak semua fee petugas di IGD dibayar BPJS. “On call juga hanya dihargai Rp 5.000 untuk setiap konsultasi,” ungkapnya.
Padahal menurutnya, nanti kalau ada tuntutan dari pasien, dokter beresiko terkena hukuman ratusan juta bahkan milyar. “Kasihan teman-teman dokter yang mati-matian sendiri bekerja dan memikul tanggung jawab di IGD. Kalau bukan karena iman dan kemanusiaan di dada, tidak akan mau dijajah seperti ini oleh BPJS,” jelasnya.
Pihaknya berharap, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi menolak layanan BPJS. Lebih baik maksimalkan layanan berobat geratis Jamsoskes yang sudah ada dan dipahami masyarakat. ” Kami meminta kepada Gubenur dan Bupati agar menolak program ini, karena program mereka lebih bagus dari program nasional atau BPJS,” tukasnya. #mew