Barantin Perkuat Sinergi Lintas Sektor Cegah Ancaman Spesies Asing Invasif

26

Palembang,BP-  Upaya melindungi keanekaragaman hayati Indonesia, Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Sumatera Selatan memperkuat sinergi lintas sektor untuk mencegah masuk dan tersebarnya jenis/spesies asing invasif atau Invasive Alien Species (IAS). Pencegahan masuk dan tersebarnya IAS ini sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama Barantin, Antarjo Dikin, menjelaskan bahwa IAS berupa hewan, ikan, tumbuhan, mikroorganisme, maupun patogen yang masuk ke suatu wilayah di luar habitat alaminya. Spesies ini berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, menurunkan keanekaragaman hayati, menimbulkan kerugian ekonomi, bahkan berdampak terhadap kesehatan manusia.

“Pengendalian IAS harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan pre-border, border , dan post-border yang didukung analisis risiko secara komprehensif. Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah spesies invasif menyebar,” ujar Antarjo dalam Sosialisasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian IAS di Kantor Karantina Sumatera Selatan, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:  Judul: SIGUNTANG Resmi Diluncurkan, Pemprov Sumsel Perkuat Digitalisasi dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Palembang – Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, resmi meluncurkan Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG) dalam rangkaian kegiatan Capacity Building dan Coaching Clinic Pengisian Evaluasi Kinerja TP2DD se-Sumatera Selatan Tahun 2026 di Hotel Excelton, Selasa (7/4/2026) pagi. Dalam sambutannya, Herman Deru mengapresiasi hadirnya inovasi berbasis teknologi yang dinilai lebih humanis dalam sistem penagihan pajak kendaraan bermotor. Ia menjelaskan, metode penagihan pajak telah mengalami perkembangan signifikan, mulai dari razia pada era 1990-an, pemberitahuan melalui pos, hingga kini memanfaatkan sistem digital. Menurutnya, aplikasi SIGUNTANG tidak hanya berorientasi pada penghargaan, tetapi lebih pada peningkatan pendapatan daerah melalui kepatuhan wajib pajak. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang tepat dalam membangun kesadaran masyarakat, termasuk melalui “tekanan psikologis” yang positif agar masyarakat lebih disiplin membayar pajak. Seiring dengan modernisasi sistem, Gubernur mengingatkan bahwa masyarakat akan menuntut pelayanan yang semakin baik. Oleh karena itu, ia meminta seluruh petugas meningkatkan kompetensi, memahami hak dan kewajiban, serta aktif mengikuti coaching clinic sebagai bagian dari penguatan kapasitas. Saat ini, jumlah kendaraan di Sumatera Selatan mencapai sekitar 4 juta unit, didominasi sepeda motor. Namun, tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih berada di kisaran 40 persen. Untuk itu, keterlibatan pemerintah kabupaten/kota menjadi sangat penting, mengingat porsi penerimaan terbesar berada di daerah tersebut. Herman Deru juga menegaskan pentingnya validitas data sebagai dasar penerapan kebijakan reward dan punishment bagi wajib pajak. Ia menyebut sektor Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu andalan pendapatan daerah yang membutuhkan sinergi seluruh pihak. Sementara itu, Kepala Bapenda Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, melaporkan bahwa Pemprov Sumsel telah meraih sejumlah penghargaan TP2DD, di antaranya Provinsi Terbaik II Wilayah Sumatera dan Rookie of The Year pada 2024, serta Provinsi Terbaik I Wilayah Sumatera pada 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Ia menjelaskan, kegiatan capacity building dan coaching clinic bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta kualitas pengelolaan dan pelaporan kinerja TP2DD di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Sebagai bagian dari percepatan digitalisasi daerah, Pemprov Sumsel melalui Bapenda menghadirkan SIGUNTANG sebagai instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak sekaligus memperkuat basis data kendaraan. Aplikasi ini berbasis web dan mobile, memungkinkan petugas melakukan pemindaian pelat nomor kendaraan di lapangan. Data kendaraan dapat langsung teridentifikasi untuk mengetahui status pajak. Jika ditemukan kendaraan yang menunggak atau mendekati jatuh tempo, petugas akan memberikan penandaan (hang tag) sebagai bentuk pemberitahuan kepada wajib pajak. Pada masa uji coba sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2026, SIGUNTANG berhasil mendata 989 unit kendaraan dengan potensi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp673.487.723. Dari jumlah tersebut, sebanyak 430 unit kendaraan atau 43,47 persen telah melakukan pembayaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp183.820.930. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan, kepala BPKAD dan Bapenda kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, serta pimpinan cabang Bank Sumsel Babel. Dengan peluncuran SIGUNTANG, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimistis dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat basis data perpajakan kendaraan, serta mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Ia menjelaskan saat ini daftar IAS di Indonesia masih mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.94 Tahun 2016 yang memuat 187 jenis invasif yang telah terdapat di Indonesia, serta 132 jenis invasif yang belum terdapat di Indonesia dan harus dicegah pemasukannya. Menurutnya, daftar tersebut perlu diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian terbaru, serta dinamika ancaman biosekuriti, sehingga pengendalian dapat dilakukan secara lebih adaptif.

Kepala Karantina Sumatera Selatan, Sri Endah Ekandari, mengatakan bahwa pengawasan terhadap IAS tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, peneliti, organisasi profesi, komunitas, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam membangun sistem deteksi dini serta pengawasan yang efektif.

“Keamanan hayati dari ancaman IAS merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memperkuat sistem pengawasan sehingga potensi masuk dan penyebaran spesies asing invasif dapat dicegah sedini mungkin,” kata Sri Endah.

Baca Juga:  Aksi Solidaritas ke-4 untuk Palestina di Palembang Kumpulkan Rp830 Juta, Total Donasi Capai Rp2,3 Miliar

Perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, Muhammad Andriansyah, menekankan pentingnya penguatan koordinasi dalam konservasi satwa liar dan perlindungan spesies asli Indonesia. Sementara itu, Peneliti Ahli Madya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bobby Muslimin, menyoroti pentingnya inventarisasi spesies endemik, pertukaran data, penelitian berkelanjutan, serta penyusunan analisis risiko bersama sebagai dasar penyusunan kebijakan pengendalian IAS yang berbasis ilmiah.

Masukan serupa juga disampaikan kalangan akademisi dari Universitas Sriwijaya, Universitas PGRI Palembang, dan Universitas Muhammadiyah Palembang. Mereka memandang kolaborasi riset perlu terus diperkuat, termasuk pengembangan penelitian terhadap IAS, konservasi spesies lokal seperti ikan belida, ikan tiger, dan ikan betok, serta penguatan basis data keanekaragaman hayati Sumatera Selatan sebagai langkah antisipatif terhadap ancaman spesies invasif.

Baca Juga:  Ketua DPD Kutuk Pembantaian Sekeluarga di Sigi Sulteng

Seluruh peserta juga menilai pentingnya memperkuat koordinasi melalui penelitian bersama, pertukaran data, penyusunan analisis risiko, pembaruan data Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), peningkatan mekanisme pelaporan, serta pengembangan kerja sama antarlembaga dalam mendukung sistem pengawasan IAS yang lebih efektif.

Hingga saat ini, Karantina Sumatera Selatan belum menemukan adanya lalu lintas hewan, ikan, maupun tumbuhan yang teridentifikasi sebagai IAS di wilayah Sumatera Selatan. Meski demikian, para narasumber menilai pengawasan harus terus diperkuat mengingat ancaman IAS bersifat dinamis seiring meningkatnya lalu lintas perdagangan dan mobilitas komoditas antarnegara.

“Melalui kolaborasi lintas sektor, riset yang berkelanjutan, dan penguatan analisis risiko, diharapkan potensi gangguan terhadap ekosistem serta keanekaragaman hayati Indonesia dapat dicegah,” pungkas Endah.#udi

Komentar Anda
Loading...