Palembang, BP-Ketua Masyarakat Miskin Kota Aripin Kalender mendesak pemerintah bersama badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM) untuk segera melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Desakan tersebut disampaikan menyusul tren penurunan harga minyak mentah dunia yang kini berada di kisaran US$70 per barel, jauh lebih rendah dibandingkan beberapa waktu lalu ketika harga minyak sempat melonjak akibat ketidakpastian geopolitik dan gangguan pasokan global.
Menurut Arifin, harga BBM non-subsidi pada prinsipnya mengikuti mekanisme pasar. Oleh karena itu, ketika harga minyak mentah dunia mengalami penurunan yang cukup signifikan, maka sudah sepatutnya penurunan tersebut juga diikuti dengan penyesuaian harga BBM di tingkat konsumen. Ia menilai, masyarakat berhak memperoleh manfaat dari perubahan kondisi pasar energi internasional, bukan hanya merasakan dampaknya ketika harga minyak naik.
“Selama ini masyarakat relatif cepat merasakan dampak ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan karena harga BBM non-subsidi ikut disesuaikan. Maka ketika harga minyak dunia turun ke kisaran US$70 per barel, sudah sewajarnya pemerintah dan badan usaha segera mengevaluasi serta menurunkan harga BBM non-subsidi agar mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya,” ujar Aripin, Sabtu (27/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa penurunan harga BBM non-subsidi akan memberikan efek berantai yang positif terhadap perekonomian nasional. Biaya operasional sektor transportasi akan berkurang, sehingga ongkos distribusi barang menjadi lebih efisien. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membantu menekan harga kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas inflasi.
Selain memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen, kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi juga dinilai dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam beberapa waktu terakhir masih menghadapi tekanan akibat kenaikan berbagai kebutuhan hidup. Dengan biaya energi yang lebih rendah, pelaku usaha, khususnya sektor logistik, industri, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), juga berpotensi memperoleh ruang untuk meningkatkan produktivitas.
Arifin menegaskan bahwa pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dengan mengambil langkah cepat dan transparan dalam mengevaluasi harga BBM non-subsidi. Menurutnya, mekanisme penyesuaian harga seharusnya berjalan secara adil, baik ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan maupun saat terjadi penurunan.
Meski demikian, ia juga mengakui bahwa penentuan harga BBM non-subsidi tidak hanya dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia. Faktor lain seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, biaya pengolahan, distribusi, perpajakan, hingga kebijakan perusahaan penyedia BBM juga menjadi komponen yang diperhitungkan. Namun demikian, ia menilai penurunan harga minyak dunia saat ini sudah cukup memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Dia berharap pemerintah tidak menunda proses penyesuaian harga, sehingga manfaat dari melemahnya harga minyak dunia dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya berdampak pada penghematan biaya transportasi, tetapi juga menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global.
“Yang diharapkan masyarakat adalah adanya rasa keadilan. Ketika harga minyak dunia naik, harga BBM ikut naik. Maka ketika harga minyak dunia turun, masyarakat juga seharusnya menikmati penurunan harga BBM non-subsidi. Pemerintah perlu segera mengambil langkah agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata,” katanya