Palembang,BP- Rencana pembelian pengadaan dua unit meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel dengan alokasi anggaran mencapai Rp486,9 juta mendapat kritik tajam dari praktisi survei .
Keinginan para wakil rakyat Sumatera Selatan tersebut dinilai sangat tidpeka dengan kondisi keuangan pemerintah Provinsi Sumatera selatan saat ini.
Di samping itu, masyarakat Sumatera Selatan tentunya pastinya bertanya, apa urgensinya rencana pembelian tersebut sementara kinerja dari DPRD Sumatera Selatan belum maksimal. Langkah utama dan secepat adalah sebaiknya pihak eksekutif ( Pemprov Sumsel ) membatalkan keinginan para legislator tersebut.
Demikian diungkapkan praktisi surveinya Arianto, Minggu ( 8/3).
“DPRD harus peka dengan masalah yang terjadi di eksekutif salam hal ini Pemprov Sumsel sebagai pemegang anggaran. Terkesan sekali DPRD Sumsel menutup mata dan telinga rapat-rapat apa yang menjadi kesusahan Pemprov Sumsel. Mereka dalam hal ini DPRD Sumsel tahu betul kondisi eksekutif yang sedang melakukan efisiensi anggaran akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Ini namanya mimpi di siang bolong atau indah kabar dari rupa,” jelas pria yang juga pengurus Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI ) ini.
Rencana pengadaan meja biliar tersebut lanjut pria jebolan peneliti utama Lembaga Survei Indonesia ( LSI ) menunjukkan tidak adanya transparansi birokrasi terutama dalam hal pengadaan anggaran keuangan dari wakil rakyat yang dipilih lima tahun sekali tersebut.
Betapa tidak, kabar Rencana pengadaan pembelian meja biliar tersebut tidak boleh datang begitu saja dan secepat mungkin diajukan dalam SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Sekretariat DPRD Sumsel. Data itu merupakan hasil update per 7 Maret 2026, pukul 01.47 WIB.
“Transparansi kegiatan dan keuangan dari DPRD Sumse tersebut harus diketahui masyarakat, civil Soviet, LSM, mahasiswa dan lainnya. Transparansi ini wajib dilakukan wakil rakyat.Jamgan sampai membuat luka hati masyarakat dengan keinginan pembelian meja biliar ini. Hal ini mengingat rakyat berhak tahu apa saja yang dilakukan DPRD . Notabanenya , semua itu adalah juga uang dari masyakat Sumsel yang asalnya salah satunya dari pajak yang ditarik dari masyarakat,” katanya.
Miris sekali menurutnya mendengar berita rencana pengadaan pembelian meja biliar ini di tengah susahnya eksekutif yang anggarannya di efisiensikan oleh pemerintah pusat sekarang ini. Apalagi para partai politik yang notabanenya juga adalah para wakil rakyat mengajukan anggaran kenaikan nilai suara partai politik sebesar Rp.18.000/ suara dari awalnya Rp.3.000/ suara.
“Semoga pihak eksekutif Pemprov Sumsel berani membatalkan hal hal seperti ini yang belum tentu memaksimalkan kinerja wakil rakyat tersebut. Yang penting juga, jangan sampai terjadi kongkalingkong antara legislatif dan eksekutif untuk meloloskan pembelian meja biliar ini,” pungkas mahasiswa doktoral FISIP ini dengan lantang.#udi