Palembang,BP- DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Sumsel Tahun 2026, Rabu (18/2/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto dan didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam. Turut hadir Sekretaris Daerah Sumsel Edwar Chandra, para kepala dinas, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Sebanyak 10 daerah pemilihan (dapil) melalui juru bicaranya masing-masing menyampaikan hasil reses yang telah dilaksanakan pada 10–17 Februari 2026.
Juru Bicara Dapil I Kota Palembang, Romiana Hidayati, menyampaikan sejumlah rekomendasi penting yang perlu segera ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Sumsel.
Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:
- Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS PBI bagi warga kurang mampu yang dinonaktifkan tanpa survei.
- Integrasi data kemiskinan dan pendidikan agar penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) tepat sasaran.
- Normalisasi drainase dan pembangunan kolam retensi di titik rawan banjir, seperti sekitar SMK Gajah Mada Palembang, SMK PGRI 1 Palembang, dan Kelurahan Kemang Agung.
- Perbaikan lampu jalan di kawasan flyover, TPU Talang Pete, dan Jalan Tegal Binangun untuk menekan angka kriminalitas dan kecelakaan.
- Peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas siswa disabilitas, serta pemerataan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN.
- Penyediaan lahan TPU baru di kawasan Seberang Ulu.
- Perbaikan sejumlah ruas jalan vital dan penambahan armada pengangkut sampah.
- Percepatan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
- Optimalisasi penyaluran dana CSR perusahaan besar seperti Pertamina dan PT Kereta Api Indonesia agar tepat sasaran.
Romiana berharap seluruh hasil reses menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumsel agar lebih efektif dan tepat sasaran. Politisi PDI Perjuangan itu juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan reses masa sidang V Tahun 2026.
Juru Bicara Dapil II Kota Palembang, Hj. Zaitun, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat mencakup pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, pemasangan lampu jalan, penanganan banjir, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Ia berharap usulan tersebut dapat diakomodasi melalui APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027. Politisi Partai Gerindra itu menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kota Palembang agar aspirasi masyarakat dapat direalisasikan secara maksimal.
Juru Bicara Dapil III (OKI dan OI), Made Indrawan, menyampaikan sejumlah usulan, di antaranya:
- Pembangunan sport center di SMK Negeri 1 Lempuing Jaya.
- Pembangunan asrama bagi siswa kurang mampu di SMA Negeri Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Pembangunan pagar pembatas SMK Negeri 1 Kayuagung.
- Dukungan pemasaran bagi pelaku UMKM.
- Perbaikan jalan provinsi dari Desa Talang Pangeran hingga Desa Kapal yang mengalami kerusakan berat.
- Pengecoran jalan dalam Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing.
- Peningkatan status sejumlah ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.
Juru Bicara Dapil IV OKU Timur, Hj. Meilinda, menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait perbaikan infrastruktur desa, peningkatan sarana pendidikan, serta kebutuhan fasilitas sekolah di sejumlah kecamatan seperti Martapura dan Belitang Jaya.
Sementara itu, Juru Bicara Dapil V (OKU dan OKU Selatan), Atahira Putri Lestari, menyoroti pentingnya prioritas pembangunan air bersih dan sanitasi, pemerataan sarana pendidikan dan kesehatan, peningkatan fasilitas puskesmas, distribusi obat-obatan, serta dukungan terhadap sektor pertanian, perkebunan, ekonomi rakyat, dan kegiatan kepemudaan.
Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto menyampaikan bahwa laporan hasil reses masa sidang V Tahun Anggaran 2026 merupakan bukti nyata kepedulian dan keseriusan DPRD Sumsel dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Ia menegaskan, seluruh laporan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program pembangunan di Sumatera Selatan pada tahun-tahun mendatang, serta dituangkan dalam keputusan DPRD sesuai peraturan yang berlaku.
Dengan disampaikannya laporan reses ini, diharapkan berbagai aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Sumatera Selatan.#udi