Palembang,BP- Tokoh pemuda Kota Palembang, Aripin Kalender, menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 2025 yang hanya mencapai 85 persen dari target. Ia menilai kondisi tersebut tidak wajar dan patut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Menurut Aripin, selama ini PAD Kota Palembang hampir selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, pada tahun 2025 justru terjadi penurunan, yang dikhawatirkan akan berdampak pada terhambatnya pembangunan kota.
“Palembang ini kota metropolitan. Sumber PAD sangat besar, mulai dari hotel, restoran, parkir, hingga sektor usaha lainnya. Kalau dikelola dengan benar, seharusnya PAD bisa melampaui target, bahkan mencapai 110 sampai 120 persen,” ujarnya, Jumat (7/2/2026).
Ia menduga adanya kebocoran pendapatan dan kemungkinan praktik kongkalikong dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang.
Oleh karena itu, Aripin mendesak agar aparat penegak hukum turun langsung untuk melakukan pemeriksaan dan memanggil seluruh pejabat terkait di Bapenda.
“Kalau hal ini dibiarkan dan tidak ditindak, bukan tidak mungkin pada tahun 2026 kondisi serupa akan kembali terulang, dan target PAD kembali tidak tercapai,” katanya.
Selain itu, Aripin juga meminta Pemerintah Kota Palembang untuk segera melakukan revisi kerja sama dengan pihak ketiga yang memanfaatkan aset milik Pemkot Palembang. Ia menilai kontribusi pihak ketiga saat ini belum optimal dan perlu dinaikkan agar dapat memberikan pemasukan yang lebih besar bagi daerah.
“Kerja sama aset pemkot dengan pihak ketiga harus dievaluasi dan kontribusinya ditingkatkan demi kepentingan pembangunan Kota Palembang,” pungkasnya.
Dia mencontohkan pengelolaan parkir di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Palembang Square dan Palembang Indah Mall yang harusnya pendapatannya besar dari sektor parkir di lokasi tersebut yang seharusnya diterima Pemkot Palembang.
Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mencatat realisasi pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, realisasi anggaran tahun 2025 tercatat sebesar Rp4,8 triliun dari total anggaran Rp5,2 triliun, atau baru mencapai 91,67 persen. Artinya, masih terdapat selisih anggaran sekitar Rp400 miliar yang tidak terserap hingga akhir tahun anggaran.
Kepala BPKAD Kota Palembang Ahmad Nashir mengakui bahwa secara persentase, capaian tahun 2025 lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 94,96 persen. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dari sisi nominal, realisasi tahun 2025 lebih besar dibandingkan 2024.
“Tahun 2024 persentasenya memang lebih tinggi, namun nilai realisasi 2025 meningkat seiring dengan besarnya total anggaran,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).
Hal serupa juga terjadi pada pos belanja daerah. Dari anggaran belanja sebesar Rp5,3 triliun, realisasi hingga akhir 2025 tercatat Rp4,8 triliun. Kondisi ini turut menyumbang munculnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp79 miliar.
Di sisi lain, capaian positif justru terlihat pada pos pembiayaan netto. Dari target Rp67,1 miliar, realisasi mencapai lebih dari Rp102,1 miliar atau sekitar 152 persen dari target.#udi