Palembang,BP- Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia (RI), Mugiyanto, memberikan apresiasi tinggi atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap penguatan kelembagaan dan pelaksanaan tugas Kementerian HAM di daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja perdananya ke Sumatera Selatan guna memperkuat koordinasi dan silaturahmi dengan jajaran Pemprov Sumsel.
Kehadiran Wamen HAM RI beserta rombongan disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (9/1/2026) pagi.
Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi Kementerian HAM sebagai kementerian baru di bawah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam arahannya, Mugiyanto menjelaskan bahwa Kementerian HAM saat ini masih dalam tahap penataan menyeluruh, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Kementerian HAM merupakan institusi baru yang memulai dari titik nol. Namun, kami sangat bersyukur atas laporan Kanwil di Sumatera Selatan yang menyebutkan bahwa dukungan Pemprov Sumsel sangat luar biasa, mulai dari hibah hingga bantuan teknis lainnya,” ujarnya.
Ia juga memuji soliditas dan kekompakan unsur vertikal di Sumatera Selatan, di mana koordinasi antara Kanwil HAM, Kanwil Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berjalan dengan baik dan harmonis.
Menurut Mugiyanto, sinergi tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat pelayanan publik berbasis HAM serta membuka peluang kerja sama lintas sektor ke depan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyatakan bahwa kunjungan Wamen HAM merupakan kehormatan sekaligus penguatan semangat bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumsel berkomitmen penuh dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di seluruh sektor pembangunan.
“Sumatera Selatan terus berupaya menjalankan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin serta pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM secara bijaksana dan bermartabat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cik Ujang menjelaskan bahwa Pemprov Sumsel juga memfokuskan kebijakan pembangunan pada pemenuhan hak dasar masyarakat, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, ketahanan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja yang layak.
Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda dan instansi vertikal, di antaranya Pangdam II/Sriwijaya yang diwakili Kapok Sahli Pangdam II/Swj Brigjen TNI Junaidi, M.Sos., M.Si., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Anang Permana, S.H., M.H., Kapolda Sumsel yang diwakili Kabidkum Polda Sumsel Kombes Pol. Sigit Adiwuryanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel yang diwakili Koordinator Intelijen Agus Kelana, S.H., M.H., serta Kepala Kanwil Kementerian HAM Provinsi Sumatera Selatan Hendry Marulitua.#udi