Tingkatkan PAD, DPRD Sumsel Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah
Palembang, BP– DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah, Kamis (8/1/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Raden Gempita, H Nopianto, dan Ilyas Panji Alam. Turut hadir Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, para kepala dinas, organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Tamtama Tanjung, dalam laporannya menyampaikan bahwa Komisi III telah melakukan pembahasan dan penelitian secara mendalam terhadap berbagai upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Upaya tersebut dinilai penting sebagai bagian dari pembiayaan pembangunan guna mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumsel sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2029.
Pembahasan dilakukan melalui serangkaian rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke lapangan, serta penyerapan masukan dari berbagai pihak terkait. Dari hasil pembahasan tersebut, Komisi III mencermati sejumlah hal penting.
Pertama, penetapan target pendapatan daerah oleh Badan Pendapatan Daerah selama ini masih didasarkan pada proyeksi kenaikan dari anggaran tahun sebelumnya, dan belum sepenuhnya disusun berdasarkan data riil wajib pajak. Padahal, data yang tervalidasi dapat menghasilkan perhitungan potensi pendapatan yang lebih akurat.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti retribusi daerah yang dipungut oleh OPD, yang dinilai belum dilaksanakan secara maksimal, baik dari sisi cakupan, mekanisme pemungutan, maupun pengawasannya.
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta masukan dari rapat bersama mitra kerja dan kunjungan lapangan, Komisi III menyimpulkan bahwa pembahasan optimalisasi pendapatan daerah perlu dilanjutkan pada tingkat panitia khusus.
“Melalui pembentukan Pansus ini, diharapkan pembahasan dapat dilakukan secara lebih mendalam, komprehensif, dan terarah, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti menjadi rancangan peraturan daerah tentang optimalisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan, guna memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”katanya.
Dia menegaskan bahwa pembentukan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah merupakan langkah strategis dan mendesak dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan pendapatan daerah ke depan.
Keputusan ini menurutnya sebagai wujud komitmen bersama antara DPRD Sumsel dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadirkan tata kelola pendapatan daerah yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam rapat paripurna tersebut sempat terjadi dinamika karena Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Tamtama Tanjung, awalnya tidak masuk dalam susunan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah. Menindaklanjuti aspirasi sejumlah anggota DPRD, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie akhirnya memutuskan dalam rapat paripurna bahwa Tamtama Tanjung dimasukkan dalam Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie mengatakan, pimpinan DPRD Sumsel mempersilakan Pansus untuk segera melakukan rapat-rapat pembahasan dan penelitian bersama mitra terkait.
“Sesuai dengan tata tertib DPRD Sumsel, masa kerja Pansus paling lama enam bulan. Pansus wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna. Pimpinan berharap pembahasan dan penelitian Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah dapat berjalan tertib, lancar, dan menghasilkan rumusan yang kita harapkan bersama,” ujarnya.
Ia juga berharap hasil pembahasan dan penelitian Pansus tersebut dapat segera disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel yang akan datang.#udi