Palembang,BP- Meski Partai Bulan Bintang (PBB) tidak memiliki perwakilan di DPRD Kota Palembang, partai tersebut dinilai tetap konsisten menjalankan lima fungsi dasar partai politik.
Hl ini disampaikan DPD Projo Sumatera Selatan (Sumsel) , Hidayat Comsu, yang menegaskan bahwa setiap partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun tidak, tetap memiliki hak dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi kepartaian.
Sebagaimana diketahui, lima fungsi partai politik meliputi Sarana rekrutmen politik, Pendidikan politik bagi masyarakat, Artikulasi dan agregasi kepentingan untuk menyalurkan aspirasi, Pengatur konflik secara demokratis, Partisipasi politik dalam pemerintahan
Hidayat Comsu, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik sikap PBB Sumsel yang dinilai telah menjalankan fungsi-fungsi tersebut, terutama sebagai pengatur konflik secara demokratis.
Lebih lanjut, Projo Sumsel menilai bahwa dalam perkembangan terakhir, diperlukan harmonisasi antara DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Menurut Comsu, keinginan masyarakat sangat jelas: hubungan yang harmonis antara kedua lembaga tersebut diperlukan untuk kelancaran pembangunan di kota Palembang.
Namun, dalam kesempatan yang sama Projo Sumsel juga menyoroti adanya dugaan permasalahan serius dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemkot Palembang.
“Kami telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan APBD Perubahan. Banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya,” ujar Comsu, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, dugaan ketidaksesuaian tersebut ditemukan baik pada pekerjaan fisik di lapangan maupun pada aspek administrasi. Ia menyebut adanya indikasi kuat bahwa beberapa proyek tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Projo Sumsel berencana mengambil langkah konkret. Mereka akan berkoordinasi dengan sejumlah partai nonparlemen di Palembang serta berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengkaji lebih mendalam laporan dari masyarakat.
“Kami akan memberikan masukan kepada Pemkot Palembang terkait proyek-proyek yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Projo Sumsel berkomitmen menindaklanjuti setiap informasi yang masuk sebagai bagian dari fungsi pengatur konflik secara demokratis,” tegas Comsu.
Dengan langkah ini, Projo Sumsel berharap dinamika pemerintahan dan pengawasan publik di Kota Palembang dapat berjalan lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.#udi