PPPK Palembang Demo ke DPRD: “Tunjangan TW 3-4 2024 Rp18 Juta Per Orang Belum Cair!, Mgs Syaiful Padli Bilang Ini
Palembang, BP- Ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Palembang mendatangi gedung DPRD kota Palembang, Senin (19/5/2025) untuk memprotes keterlambatan pembayaran tunjangan profesi Triwulan (TW) 3 dan 4 tahun 2024. Aksi ini dipicu oleh belum cairnya tunjangan senilai rata-rata Rp18 juta per guru selama enam bulan terakhir.
Para guru diterima Komisi IV DPRD Kota Palembang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD kota Palembang Mgs Syaiful Padli dalam rapat tertutup. Namun, tidak satu pun perwakilan guru bersedia memberikan keterangan usai rapat yang berlangsung hingga pukul 13.30 WIB.
“Sudah kami terima dan juga mendengarkan terkait keluhan yang disampaikan oleh para guru yang datang pada hari ini, ” Kata Syaiful.
Ia menjelaskan jika kedatangan para guru yang tergabung dalam Prajab PPPK Kota Palembang ini yakni terkait dengan belum cairnya tunjangan propesi guru TW 3 dan 4 tahun 2024.
“Jadi memang ada yang belum cair hingga kini, artinya selama 6 bulan kalau dihitung rata rata 3 juta per bulan, berarti sebanyak Rp 18 juta yang belum dibayarkan kepada tiap guru,” katanya.
Kemudian, jika dihitung ada sebanyak 460 guru Prajab yang belum menerima uang tunjangan profesi guru ini, dan kalau dihitung angkanya sekitar Rp 9 Miliar.
“Nah, hari ini kita sudah dapat titik terang dari disdik kota Palembang, bahwa pada kamis (8/5/2025) lalu sudah turun SK terhadap pencairan, jadi akan dirapelkan,” katanya.
Namun, lanjut Syaiful, uang sebanyak Rp 9 Miliar tersebut tidak semuanya langsung turun atau cair di tahun 2025 ini, dan baru akan cair sekitar 5,8 miliar. “Artinya cairnya bertahap, dan uangnya yakni dari Silva tahun 2024 yang dikembalikan,” katanya.
Sehingga menurutnya lebih kurang ada sekitar 298 guru yang bakal cair ditahun 2025 ini, sementara sisanya yakni sebanyak 164 guru lagi insya Allah akan berproses.
“Untuk yang cair di tahun 2025 ini sekitar 2 atau 3 minggu lagi, sementara sisanya kami komisi IV akan mengawal ini di kementrian supaya tidak perlu butuh waktu lama uang itu bisa cair juga,” katanya.#udi