Palembang, BP- Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel dalam bidang gizi masyarakat, surplus pangan, perekonomian, serta koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna XI DPRD Sumsel, Senin (14/4/2025), saat penyampaian laporan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2024.
Juru Bicara Pansus II, Abdul Fikri Yanto, menyoroti ketimpangan antara data surplus pangan dengan kondisi nyata gizi masyarakat.
“Memang Sumatera Selatan mengalami surplus pangan seperti telur, daging ayam, dan ikan. Namun ironisnya, berdasarkan data Program Pemeriksaan Gizi Masyarakat Berbasis (PPGMB) dari Dinas Kesehatan, masih tercatat 6.092 balita mengalami stunting,” tegas Fikri. “Ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan belum diiringi dengan pemanfaatan yang optimal dalam peningkatan gizi masyarakat.”
Lebih lanjut, ia juga mengkritisi program perekonomian yang dianggap belum menyentuh akar persoalan masyarakat secara langsung.
“Masih banyak program yang hanya bersifat seremonial dan belum menyentuh solusi nyata. Seharusnya dinas-dinas terkait benar-benar fokus pada kebutuhan riil masyarakat,” ujar Fikri.
Pansus II juga menyoroti lemahnya koordinasi antar OPD yang membidangi sektor ekonomi.
“Dari hasil pendalaman, kami menemukan bahwa koordinasi dan sinkronisasi antar OPD masih lemah. Akibatnya, penyelesaian permasalahan di lapangan jadi tidak efektif dan terkesan tumpang tindih,” tambahnya.
Pansus II DPRD Sumsel berharap agar ke depan Pemprov Sumsel dapat memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan program secara lebih terintegrasi dan berdampak langsung kepada masyarakat.#udi