Palembang, BP- Dalam rangka mendukung program percepatan swasembada pangan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Irwasda Polda Sumsel Kombes Feri Handoko memimpin rapat koordinasi bersama berbagai stakeholder terkait pada Selasa (24/12) di Mapolda Sumsel. Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam pemanfaatan lahan produktif, dengan fokus pada penanaman jagung dan peningkatan ketahanan pangan.
Kombes Feri Handoko menjelaskan bahwa program ini membutuhkan koordinasi yang solid antara semua pihak agar tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dapat tercapai. “Akselerasi program ini perlu dipersiapkan dengan baik, mulai dari kesiapan lahan, bibit, pupuk, hingga pendukung lainnya. Kami berharap setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dengan jelas,” ujar Feri dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, Feri mengungkapkan target Sumsel untuk program tumpang sari adalah 10.000 hektare dalam satu tahun, meskipun saat ini baru tersedia 600 hektare. “Kita harus bekerja keras untuk memastikan penanaman jagung serentak pada pertengahan Januari 2025 bisa berjalan sukses. Kami sangat mengharapkan masukan dari dinas terkait agar tidak ada gagal tanam,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, Dr. Riana Sopiana, menyampaikan pentingnya pembinaan bagi para petani agar dapat meningkatkan pendapatan mereka. “Banyak petani yang menjual jagung dalam bentuk tongkol dengan harga lebih rendah. Padahal, jika dijual dalam bentuk pipil, harga jualnya bisa lebih tinggi. Ini adalah hal yang perlu kami bantu agar hasil petani lebih optimal,” terang Riana.
Dr. Riana juga menambahkan bahwa pada tahun 2025, pemerintah menargetkan 70 juta ton padi dari 2 juta hektare lahan, dengan Sumsel menyiapkan sekitar 1,7 juta hektare. “Lahan yang disiapkan untuk padi dan jagung ini termasuk lahan tumpang sari, yang diharapkan dapat menambah luas lahan produktif di luar lahan regular,” katanya.
Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, Dian Eka Putra, menyampaikan bahwa sekitar 600 hektare lahan disiapkan untuk peremajaan karet, sementara 21.000 hektare lahan akan digunakan untuk peremajaan sawit. “Kami berharap lahan-lahan ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan, baik melalui tumpang sari maupun kerjasama dengan pihak terkait,” ungkap Dian.
Selain itu, Dr. Sulthani Aziz dari Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) turut menyampaikan dukungannya, dengan menyebutkan bahwa sekitar 400 hektare lahan di Pali dan 250 hektare di Oku siap digunakan untuk penanaman jagung. “Kami siap mendukung penuh program ini, termasuk penyediaan bibit dengan anggaran yang sudah ada dalam rencana kerja BPDAS,” jelas Sulthani.
Kepala Dinas Perhutanan Sumsel, Muzawir, menambahkan bahwa kawasan hutan yang memiliki perizinan juga bisa digunakan untuk ketahanan pangan. “Kami akan segera melakukan perhitungan luasan lahan perhutanan yang cocok untuk penanaman jagung dan akan mengirimkan data hasil pengecekan segera,” tuturnya.
Pihak Bulog, yang turut hadir dalam rapat tersebut, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, mereka telah menyalurkan lebih dari 9.000 ton bibit jagung kepada petani melalui koperasi.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Keamanan PTPN 1 Regional 7, Arie Mulawarman, menambahkan bahwa sekitar 100 hektare lahan karet di Banyuasin siap digunakan untuk program ketahanan pangan dengan pola pembiayaan kerjasama dengan koperasi. “Kami juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Polda Sumsel terkait pelaksanaan program ini,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kombes Feri Handoko mengingatkan bahwa program ketahanan pangan ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah, yang juga sejalan dengan program Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional. “Kami dari Polri siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan keberhasilan program ini, yang akan mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Feri.#udi