Palembang, BP- Kepengurusan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel ) periode 2024-2029 dibawah pimpinan Ferallia Eka Putri, S.Pd., Gr., M.Pd resmi dilantik oleh Pj Gubernur Sumsel di wakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel H. Awaludin, S.Pd., M.Si dan didampingi Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Pusat Dr H Sumardiansyah Perdana Kusuma, S.Pd, Sabtu (28/9) di ruang serba guna Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Palembang, Sabtu (28/9).
Hadir diantaranya Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama RM Fauwaz Diradja SH M Kn, Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., MSE diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan H. Awaludin, S.Pd., M.Si, budayawan Sumsel Vebri Al Lintani, Ali Goik, Sejarawan Palembang Kemas Ari Panji dan Kepala Sekolah SMAN 6 Palembang yang juga seniman budayawan kota Palembang Fir Azwar., sejarawan Sumsel Syafruddin Yusuf.
Selain pelantikan juga di gelar seminar nasional pendidikan yang mana mengusung tema “implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran sejarah dan penguatan sejarah lokal.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan H. Awaludin, S.Pd., M.Si mengapresasi pelantikan AGSI Sumsel ini.
“ Karena guru-guru sejarah ini punya wadah untuk bertukar informasi ,bertukar best practice di sekolah masing-masing dan harapan kita dalam wadah itu ada brain stroming , ada olah pikir, ada diskusi yang pada akhirnya bermuara pada dua hal pembelajaran sejarah lebih efektif , menjadi menyenangkan dan berhasil mampu meningkatkan kualitas pembelajaran,” katanya.
Selain itu Sumsel kaya dengan local wisdom (kearifan lokal) yaitu sejarah lokal , kuliner lokal, seni lokal .
“ Hari ini untuk mewujudkan itu semua kita hadirkan Komunitas Batang Hari Sembilan (Kobar) sebagai pengisi acara tadi , kita juga mendengarkan pantun karya pak Fir Azwar, itu semua bentuk –bentuk kebudayaan yang ada di Sumsel ,” katanya.
Menurutnya jika kualitas pembelajaran sudah baik , local wisdom sudah tergali pihaknya berharap ada peningkatan hasil belajar siswa.
“ Harapan kami , guru sejarah di seluruh Sumsel betul –betul memanfaatkan wadah ini yang punya ide, kreativitas , inovasi dalam pembelajaran , ini wadahnya agar guru memanfaatkan secara maksimal ,” katanya.
Ketua AGSI Sumsel Ferallia Eka Putri, S.Pd., Gr., M.Pd acara ini diikuti guru sejarah dari seluruh kabupaten dan kota di Sumsel.
“ Hari ini ramai yang datang karena ada Presiden AGSI langsung dan tadi pelantikan dipimpin pak Awaludin dan ada narasumber pak Syafruddin Yusuf,” katanya.
Kedepan pihaknya akan melakukan evaluasi kegiatan hari ini apa yang perlu dibenahi dan tentu saja menjadi momentum guru sejarah untuk berkolaborasi disini kita mendapatkan keluh kesah bagaimana kesejahteraan guru sejarah bagaimana dan bagaimana .
“ Yang dilantik hari ini ada 79 orang karena terlalu banyak yang dipanggil hanya Kepala Departemen dan Wakil Departemen,” katanya.
Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Pusat Dr H Sumardiansyah Perdana Kusuma, S.Pd, melihat mengapa mata pelajaran sejarah coba di hilangkan oleh pemerintah, kemudian di reduksi fungsinya, tapi selalu di pidatokan.
“Kita jadi bertanya sebetulnya bagaimana pemahaman sejarah pemerintah terhadap sejarah. Di sini saya ingin buka sedikit program pemerintah yang baru terpilih yakni Prabowo Subianto, poin pertama jelas yakni memperkuat ideologi, memperkuat demokrasi, dan memperkuat asas manusia, kemudian lalu diikuti poin ke delapan. Lalu kalau kita bicara ideologi sebetulnya pintu masuknya dari mana, dan pintu masuknya yakni dari sejarah,” katanya.
Menurutnya sejarah juga memiliki kelemahan, apabila tidak diisi dengan ilmu, dengan metologi, maka ideologi yang dibangun pada hari ini akan menjadi alat oleh pengambil kebijakan, alat bagi penguasa bangsa, tapi apabila ideologi isinya ilmu pengetahuan, diisi value/nilai, di sinilah ideologi akan menjadi penuntun yang mana kita sebut sebagai Pancasila.
“Jadi tugas kita itu bukan berpuas diri, tapi ke depan penggantian Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Dinas, maka sejarah harus on the track, sejarah harus mengimbangi bagi semua,”katanya.
Selain itu menurutnya tidak pernah ada sejarahnya sejarah tidak menjadi mata pelajaran wajib pada dasarnya itu fakta.
“Di sini saya mau menyampaikan perspektif Undang-undang, kita itu menabrak Undang-undang, dan sejarah itu disebut sebagai pelajaran wajib di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989. Pada saat waktu itu Megawati Soekarno Putri naik jadi Presiden Republik Indonesia lalu disahkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 di sana terjadi kekacauan konstitusi, yang disebut pelajaran wajib bukan lagi sejarah, Matematika, Bahasa Indonesia, Agama dan Budi Pekerti, PPKN IPA, dan IPS, tidak ada nomenklatur sejarah,” katanya.#udi