DPRD Sumsel Dengarkan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel TA 2023

14
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendengarkan jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna LXXXIV (84) DPRD  Sumsel dengan agenda tanggapan dan atau jawaban Gubernur terhadap Pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2023, Kamis (6/6) di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel.(BP/IST)

Palembang, BP- Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendengarkan jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna LXXXIV (84) DPRD  Sumsel dengan agenda tanggapan dan atau jawaban Gubernur terhadap Pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2023, Kamis (6/6) di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel.

Rapat paripurna  dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki, SE, M.Si juga hadir oleh Pj. Gubernur Sumsel; yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda)  Ir. S.A. Supriono, Para Perwakilan OPD serta tamu undangan lain.

Sekda Sumsel  Ir. S.A. Supriono, mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan semua fraksi atas diraihnya Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2023 oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan menjadi penyemangat untuk mempertahankannya ditahun mendatang.

Baca Juga:  Prancis Jajaki Berinvestasi di TAA

Sekda juga menyampaikan terimakasihnya atas apresiasi dari Fraksi-Fraksi DPRD Prov.Sumsel terhadap kenaikan nilai aset lancar dan investasi jangka panjang serta akan terus menjadi perhatian eksekutif.

 

Adapun poin-poin jawabanya  Sekda Sumsel atas pandangan umum fraksi diantaranya:

Pemprov Sumsel sependapat dan menjadi perhatian dalam pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan di Sumatera Selatan, dan terkait dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) telah dilakukan pembenahan untuk peningkatan transparansi dalam penerimaan PPDB tersebut melalui 4 jalur yaitu jalur afirmasi, jalurmutasi perpindahan orang tua, jalur zonasi dan jalur prestasi.

Terkait dengan adanya kewajiban/utang belanja Pemerintah Provinsi telah diakomodasi melalui pergeseran anggaran tahun 2024.

Terkait dengan nilai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 154,80 miliar, dapat kami jelaskan bahwa nilai tersebut merupakan saldo untuk pembayaran gaji pegawai bulan Januari 2024, sisa kas pada bendahara sekolah penerima dana BOS, dan kas bendahara BLUD untuk dipergunakan pada tahun anggaran 2024.

Baca Juga:  Chandra :Kenaikan Tarif Jargas Tidak Benar

Terkait pembuatan peraturan rencana detail tata ruang (RDTR) pada kawasan stasiun LRT ampera, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit, RDTR merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini pemerintah Kota Palembang dan saat ini RDTR dimaksud sedang dalam tahap penyusunan peraturan daerah pada pemerintah Kota Palembang.

Terkati realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kami akan terus melakukan pembenahan dalam sistem pemungutan dan pengelolaan PAD termasuk memperbaiki layanan pajak dan retribusi serta mengurangi kebocoran dengan meningkatkan inovasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

 

Merujuk Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD diluar gaji dan telah dipenuhi oleh Pemprov Sumsel.

Terkait dengan keberadaan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UK) kami sependapat dan telah menganggarkan pada tahun 2024.

Baca Juga:  Tim Penanganan Pengelolaan Sumur Minyak Masyarakat di Sumsel Segera Dibentuk

Terkait stabilitas harga bahan pokok di pasar, tim pengendali inflasi daerah (TPID) Prov.Sumsel melakukan monitoring dan memantau terhadap kelayakan dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional. Pemantauan pergerakan harga komoditi dilakukan oleh petugas informasi Pasar (PIP) sehingg terwujudnya stabilitas harga dan stok bahan pokok terutama menjelang hari raya Idul Adha.

“Kami sependapat agar pemberdayaan asset Pemprov Sumsel berjalan optimal, transparan dan akuntabel untuk menunjang peningkatan asli daerah (PAD).,” katanya.

Rapat Paripurna diskors untuk melanjutkan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov.Sumsel  Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Komisi-komisi Bersama mitra terkait, Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi dengan Badan Anggaran DPRD  Sumsel Bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) yang laporan pembahasannya akan disampaikan pada Rapat Paripurna LXXXIV (84) Lanjutan tanggal 1 Juli mendatang.#udi

 

Komentar Anda
Loading...