Palembang, BP- Pungutan retrubusi di Kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) di kritik DPRD Sumsel lantaran dinilai memberatkan masyarakat kota Palembang dimana saat masuk kawasan BKB masyarakat di kenakan biaya masuk dan lalu dikenakan lagi dengan biaya parkir yang berbeda dalam kawasan BKB.
Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengaku miris dengan kondisi BKB yang dianggap terlalu banyak pungutan yang dinilai tidak jelas.
“ Bagaimana kalau ini terjadi dengan wisatawan yang datang di luar Palembang, ketika wisatawan datang ke Palembang dan dio merasa di palaki atau di pajaki seperti ini akan merugikan pandangan masyarakat, bagusnya cukup dengan parkir yang ada secara elektronik itu jadi tidak perlu ada pungutan lain di luar itu,” katanya, Jumat (29/3).
Harusnya menurut Syaiful biaya masuk pertama itu yang resmi dan tercatat dan kedepan menurutnya harus diatur soal biaya-biaya yang ada di kawasan BKB ini.
“ Intinya masyarakat jangan di beratkan dengan parkir sehingga orang malas datang ke BKB , “ kata politisi PKS ini.#udi