Aliansi FK-PKBP  Tolak Sampling Pajak Untuk Pedagang Kecil dan UMKM di Palembang 

186
Puluhan Alisansi Forum Komunitas Pelaku Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi demo mempertanyakan dasar hukum Sampling yg diadakan oleh Dinas Bapenda kota Palembang kepada pedagang kecil dan UMKM yang ada dikota Palembang di halaman kantor Walikota Palembang, Senin (29/5).(BP/udi)

Palembang, BP- Ratusan orang dari Alisansi Forum Komunitas Pelaku Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP) Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan longmarch dimulai dari Monumen Ampera (Monpera) ke Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Palembang dan berakhir di depan Kantor Walikota Palembang untuk menggelar aksi demo mempertanyakan dasar hukum sampling pajak oleh Dinas Bapenda kota Palembang kepada pedagang kecil dan UMKM yang ada dikota Palembang di halaman kantor Walikota Palembang, Senin (29/5).

FK-PKBP yang terdiri dari Paguyuban Bakso Solo Berseri (PBSB), Paguyuban Pecel Lele Lamongan (PPLL), Paguyuban Pempek Palembang, Paguyuban Sedyo Rukun, Kas Pedes, Paguyuban Margo Rukun, Paguyuban Persatuan Rumah Makan Minang (PPRMM), Paguyuban Sate, bersama mitra Bung Baja, Laskar Merah Putih (LMP) Sumsel serta Cakar Sriwijaya juga menutut dan meminta kepada Walikota Palembang untuk  meniadakan sampling pajak kepada pengusaha kecil dan UMKM di kota Palembang karena menjadi dugaan sarang pungli.

Baca Juga:  Bawa Senpi dan Sajam, Dua Pemuda Asal Muaraenim Ditangkap Polisi

Selain itu  mempertanyakan apa dasar hukum sampling dan apa dasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa pelaku kuliner dan memecat kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)  kota Palembang, dan memeriksa anggaran dana sampling.

Ketua Pendiri Bung Baja (Gabungan Barisan Advokat dan Jawara) Idasril Tanjung SE.,SH.,MM mengatakan, pihaknya menyampaikan pendapat dengan melakukan aksi damai dengan tujuan mempertanyakan dasar hukum dari sampling yang dilakukan oleh Dinas Bapenda  yang di nilai banyak mudoratnya.

“Kita ingin ini di monatorium dulu, sehingga sama-sama dicari dasar hukumnya sampling ini dan nanti SOP nya, bagaimana tata caranya, jangan sampai nanti tiba-tiba datang sampling,” katanya.

Peserta demo lainnya Vebri Al Lintani mempertanyakan keberadaan Walikota Palembang Wakil Walikota Palembang dan Sekda yang tidak mau bertemu pendemo.

“ Saya kira pemungutan pajak kepada pedagang kecil dan UMKM di kota Palembang ditambah sampling itu perbuatan zolim dan harus di hentikan,” kata  Vebri.

Baca Juga:  PNSB Dampingi Pemprov Bangun Sumsel

Sedangkan Walikota Palembang yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Zulkarnain didampingi Inspektorat kota Palembang dan Perwakilan Dinas Bapenda Palembang menerima perwakilan dari Aliansi FK-PKBP dan mengapresiasi aspirasi para pedagang kecil dan UMKM di kota Palembang ini

“ Kita akan akan tindaklanjuti aspirasi yang disampaikan termasuk  soal sampling dan dugaan pungli tadi, soal pemecatan Kepala Bapenda itu kewenangan Walikota Palembang,” katanya.

Setelah itu perwakilan Alisansi Forum Komunitas Pelaku Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP) Sumatera Selatan (Sumsel) diajak  melakukan pertemuan, dengan Asisten III Pemkot Palembang Bidang Administrasi Umum Zulkarnain.

Asisten III Pemkot Palembang Bidang Administrasi Umum Zulkarnain mengatakan, hasil pertemuan antara Perwakilan FK-PKBP dengan Pemkot Palembang berjalan dengan baik dan lancar.

“Kita terima semua masukan-masukannya dan hasil dari rapat tadi akan kita dilaporkan kepada Bapak Walikota dan ke Pak Setda. Berdasarkan pelaksana aturan dan pelaksanaannya yang akan kita lakukan SOP nya kita bangun dan metodenya bagaimana nanti hasilnya kita sepakati dari perwakilan FK-PKBP itulah indikator-indikator yang kita tetapkan nanti disepakati,” katanya.

Baca Juga:  Tidak Ada Remisi Idul Adha, Ini Kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel

Terkait adanya keluhan dari salah satu pengusaha kuliner yang diminta uang sampling pajak oleh pegawai Bapenda sebesar 3.000.000/bulan, Zulkarnain minta kepada pelaku kuliner untuk segera melaporkan kepadanya atau ke Inspektorat kota Palembang Pak Rudi dan laporan tersebut secepatnya di tindak lanjuti sesuai aturan.

Ketua Pendiri Bung Baja (Gabungan Barisan Advokat dan Jawara) Idasril Tanjung SE.,SH.,MM menambahkan hasil dari pertemuan tadi disepakati antara FK-PKBP dengan perwakilan Dinas pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menghentikan sampling, dan akan menyampaikan hal ini kepada Walikota dengan Kepala Dinas pendapatan Daerah untuk dibahas, setelah itu akan dilakukan kembali rapat bersama dengan mengundang perwakilan dari FK-PKBP.#udi

Komentar Anda
Loading...