JAKARTA, BP – Guru besar hukum tata negara, Denny Indrayana menyebut telah mendapatkan informasi tentang rencana Mahkamah Konstitusi (MK), yang akan mengabulkan sistem pemilihan umum (pemilu) menjadi tertutup, atau sistem coblos partai bukan pemilu terbuka seperti digelar beberapa pemilu belakang.
Hal ini diungkapkan Denny dalam akun instagram resminya @dennyindrayana99 Minggu (28/5/2023). Dalam pos di Instagramnya, Denny menyebut mendapatkan informasi penting.
Ia mengungkapkan, informasi tersebut menyatakan, komposisi putusan enam berbanding tiga dissenting. “Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi,” katanya lagi.
Denny khawatir kembalinya pemilu sistem proporsional tertutup mengembalikan lagi sistem pemilu orde baru. “Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif,” kata Denny.
Lebih lanjut Denny berkicau soal KPK dan problem yang menerpa Partai Demokrat. “KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA,” ujarnya.
Ia mengutip istilah Gus Romi PPP yakni jika Partai Demokrat berhasil “dicopet”, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. “Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan.Salam Integritas!” Denny menutup tulisannya.#gus