Bawaslu Ungkap Lima Kerawanan Pemilu 

Kedua, pelaksanaan tahapan pemilu di provinsi baru yakni di  Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.  “Kami memberikan perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan pemilu  dan pembentukan penyelenggara pemilu di provinsi baru tersebut,” ia menuturkan.

Hanya saja, karena  kondisi saat ini sulit  membentuk (Bawaslu provinsi) baru, maka Bawaslu memberikan mandat atau pelimpahan tugas kepada Bawaslu Papua dan Bawaslu Papua Barat untuk melakukan pengawasan di provinsi tersebut.

Ketiga, yakni potensi polarisasi masyarakat. Pihaknya  memberikan perhatian penuh untuk  menjaga stabilitas dan kekondusifan dalam setiap tahapan pemilu.

Isu keempat, mitigasi dampak penggunaan media sosial. Penting bagi semua pihak  mengantisipasi penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik ke depan.

“Hal ini penting supaya (penggunaan media sosial dan media digital) konstruktif dan tetap positif terhadap konteks pemilu dan pemilihan,” ia menegaskan.

Kelima, pemenuhan hak memilih dan dipilih. “Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan. Ini juga menjadi sorotan/perhatian serius bagi kami,” jelasnya.

Lolly menjelaskan, ke depan  Bawaslu akan membuat turunan indeks kerawanan yang sifatnya tematik  berdasarkan tahapan-tahapan krusial yang akan berjalan ke depan.

“Misalnya, soal media sosial. Kami akan meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu terkait media sosial, atau soal politisasi SARA. Kami akan membuat Indeks Kerawanan Pemilu tentang politisasi SARA,” ia memungkasi.#gus