Direktur RS Hermina Cabang Jakabaring  Penuhi Panggilan Komisi V DPRD Sumsel, Ini Hasil Pertemuannya

Palembang, BP – Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan malpraktik terhadap pasiennya. Hal ini dialami Feby Jodi Sugiarto (22) yang diketahui warga Plaju, Palembang. Akibat kejadian itu  korban sempat melaporkan Rumah Sakit (RS) Hermina cabang Jakabaring ke DPRD Sumsel, Senin (20/3) lalu . Rapat di gelar di ruang rapat Komisi V DPRD Sumsel, Senin (4/4) sore.

RDP juga memanggil Direktur Rumah Sakit Bari, pemanggilan pihak RS Bari terkait dugaan malpraktek dengan korban  Desfa Anjani (7,2 tahun ), pasein usus buntu gagal operasi di RS Bari Palembang dan akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di RS Mohamad Husien (RSMH) Palembang, Minggu, (19/3), sekitar pukul 21.50 WIB,

Rapat di pimpin Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs H Syaiful Padli dan Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel H David Hadrianto Aljufri dan dihadiri anggota Komisi V DPRD Sumsel diantaranya H Juanda Hanafiah, H Alfrenzi Panggarbesi, Meri Spd, Hj Nilawati , Herman, H HM Anwar Al Syadat.

Juga dihadiri  korban Feby  bersama orangtua serta keluarganya dan  didampingi kuasa hukumnya Idasril Firdaus Tanjung SH MH , Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sumsel Dr. Erwin Azmar, SpPD-KKV, FINASIM, dengan anggota,  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel , H. Trisnawarman, M.Kes, SpKKLP,  Direktur RS Hermina OPI Jakabaring dr Hilman Ruhyat, MMRS.

Sayang  Direktur Rumah Sakit Bari, Palembang absen dalam RDP kali ini dan mengirimkan surat tidak bisa hadir karena Direktur Rumah Sakit Bari sedang sakit.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs H Syaiful Padli membenarkan kalau  Direktur Rumah Sakit Bari berhalangan hadir dan telah bersurat ke Komisi V  dengan alasan Direktur RS Bari dalam kondisi sakit.

Untuk  RS Hermina cabang Jakabaring langsung  dihadiri Direktur RS Hermina OPI Jakabaring dr Hilman Ruhyat, MMRS.

Kesimpulan RDP menurut politisi PKS ini , Komisi V meminta peran  BPRS untuk melakukan tindakan prenventif terhadap tindakan –tindakan ataupun  indikasi ketika terjadi pelanggaran .

“ Kita tidak akan bicara soal mal praktek dan lain-lain, tapi untuk mencegah itu BPRS  harus sering melakukan pembinaan, selama ini BPRS ini baru terbentuk dan Sumsel memiliki BPRS yang aktip, kita berharap dengan aktipnya BPRS ini  juga bisa melakukan pembinaan-pembinaan rumah sakit sehingga  apa yang terjadi di RS Hermina tidak terjadi dirumah sakit lainnya,” katanya.

Pihaknya juga meminta untuk dicarikan titik temu di fasilitasi BPRS  antara RS Hermina dan korban  sehingga akan ada solusi sehingga permasalahan ini selesai.

“Ini harus duduk bersama lagi, jadi jangan hanya rupiah , ini kita meminta pihak rumah sakit untuk lebih berempati kepada korban , apalagi ini , orangtua korban  adalah penjual pecel lele, ini kita prihatin , karena korban harus mengeluarkan biaya yang besar  untuk mengobati anaknya , tentu  saya yakin dananya didapat dari pinjaman  atau bagaimana, kita berharap ada solusi yang baik  sehingga permasalahan ini bisa di close, kedepan Badan Pengawas Rumah Sakit , sekali lagi  harus  lebih mengoptimalkan, kami dari Komisi V siap untuk mengawal anggaran  supaya diberikan ke BPRS  dalam melakukan tindakan pengawasan dan pencegana terhadap rumah sakit seluruh Sumsel,” katanya.

        Untuk pemanggilan kembali RS Bari menurutnya dalam waktu dekat pihaknya  akan kembali melayangkan surat pemanggilan dalam waktu dekat.

Sedangkan Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis prihatin dengan dua kasus malpraktek tersebut.

“ Saya pikir kedepan harus ada formula , pengawas rumah sakit ini diminta maupun tidak diminta harus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, dari berbagai kasus yang ditangani  kita tidak menampik bahwa didalam  penyelesaian secara kekeluargaan  itu salah satu jalan tapi ada satu hal yang penting, mengingat rumah sakita agar kejadian ini tidak terjadi lagi, kalau soal usus buntu misalkan, saya minta kawan-kawan kalau Rumah Sakit Bari tidak mau hadir, kita hadirkan disini , masalah pihak-pihak telah berdamai , itu lain masalahnya kita persilahkan saja , tapi kita mau dengar sampai sejauh mana tanggungjawab rumah sakit  terhadap pasien,” katanya.

        Begitupula dengan pihak RS Hermina, politisi PDI Perjuangan ini , dia menilai tidak bisa semuanya di konotasikan dengan uang .

“ Pengawas rumah sakit harus lebih bijak dan harus diberikan peran bagaimana rumah sakit – rumah sakit yang beroperasi  di Sumsel  agar kejadian ini tidak terjadi berulang ulang, agak ngeri juga kita pak, orang usus buntu sampai tiga kali , tiba-tiba di over di Rumah Sakit Umum dan tiba-tiba kita dapat berita pasien sudah meninggal dunia, saya pikir usus buntu ini bukan operasi besar sepengetahuan saya,” katanya.

Terpenting menurutnya tanggungjawab rumah sakit tidak hanya sebatas mampu memberikan uang tetapi tanggungjawab setelah itu.

“Saya ingatkan, silahkan saja berempati bukan berarti hanya melepaskan tanggungjawab , rumah sakit harus bertanggungjawab terhadap apa yang mereka kerjakan , karena kita minta rumah sakit berkerja secara profersional,” katanya.

Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sumsel Dr. Erwin Azmar, SpPD-KKV, FINASIM menjelaskan untuk kasus RS Bari pihaknya sudah meminta keterangan pihak Rumah Sakit dr Moehammad Hoesin mengenai penyebab kematian korban usus buntu sampai saat ini belum diberikan.

“ Yang Rumah Sakit Bari dijawab oleh Direktur Rumah Sakit Bari menyatakan kronologis yang ada dimedia , pada saat kami keterangan mengenai jalannya operasi dan rujukan ternyata di media sudah disebutkan  dokter yang bersangkutan sudah dipanggil Polda Sumsel dua kali tapi belum memenuhi panggilan, artinya bagi kami tidak bisa lagi masuk kesitu, tapi dibelakang kami tetap berkerjasama khususnya upaya-upaya melakukan mediasi sampai ke Polda, kemarin ada hasil yang menyatakan Rumah Sakit Bari sudah mencapai kesepakatan restorative justice dengan pihak penggugat dihadiri pihak Polda  dan pihak keluarga masalah itu dianggap malpraktek itu sudah diangkat oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran cabang Palembang  dan sudah dihadirkan semua saksi menyatakan sesuai dengan prosedural yang ada , sesuai SOP yang ada di rumah Sakit Bari dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran menyatakan tidak ada pelanggaran kode etik,” katanya.

Untuk kasus RS Hermina Jakabaring menurutnya mis dari pengawasan pihaknya.
“ Tapi kami sudah datangi Rumah Sakit Bari dan Rumah Sakit Hermina, tapi berita itu datang beberapa hari yang lalu setelah kami melakukan kunjungan itu , memang ada selang waktu kemudian yang kami dapatkan itu , kami lakukan diskusi dengan Prof Handi apakah ini ada keranah etiknya, jadi kami yang masuk tahap penyidikan  memang kewenangan tidak bisa lagi tapi  bahwa misalnya non tehnis mengenai etik itu barang kali perlu kita diskusikan lagi,” katanya.

Direktur RS Hermina OPI Jakabaring dr Hilman Ruhyat, MMRS mengakui terkait kasus Feby Jodi Sugiarto, pihaknya telah bertemu keluarga korban dan kuasa hukumnya dan bertemu dokternya secara langsung dan berdiskusi.
“ Kami secara internal membahasnya tapi belum sampai ke BPRS belum dibahas, adapun hal yang kami perbaiki secara langsung sudah disampaikan kepada pihak keluarga , permohonan maaf dari pihak rumah sakit atas ketidaknyamanan pelayanan , terkait malpraktek operasi , kami perlu berdiskusi lebih lanjut ,” katanya

Kuasa hukum Feby Jodi Sugiarto, Idasril Firdaus Tanjung SH MH mengakui tiga kali pertemuan dengan pihak rumah sakit  dan dua kali ada di kopi darat dan bertemu dengan pengacara dokter, mereka menyatakan simpati dan akan memberikan uang Rp20 juta .

“ Wah ini penghinaan,  dirumah sakit Hermina saja , klien kami hampir habis duit ratusan juta, harusnya pihak rumah sakit ada empati , lalu pengacaranya sempat telepon saya , dia bilang dokternya nambah Rp10 juta, ini kayak di buat main-main , saya sudah gambarkan dampak yang dialami korban berdampak bukan hanya penderitaan korban bertambah  tapi biaya yang dia keluarga keluarga , mereka hanya berdagang pecel lele,” katanya.

Walaupun demikian dia mengaku kasus ini belum dilaporkan ke jalur hukum dan pedata tapi masih mencari upaya mediasi bagaimana korban mendapatkan empati bukan ganti rugi,  tapi empatinya hanya sebatas jangan tidak saja.

“ Jadi kami minta DPRD Sumsel , tolong bantu klien kami, mudah-mudahan ini ada solusi bagi klien kami sehingga mendapatkan yang terbaik ,” katanya.#udi