Prinsip Checks and Balances Dalam Pemerintahan

Penulis : Nyimas Ghina Salsabila

118
Nyimas Ghina Salsabila, Mahasiswi Universitas IGM Palambang

 

 

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah kekuasaan dan kewenangan serta pola hubungan antara negara dan antara pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Ketiga cabang kekuasaan itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Dengan adanya prinsip checks and balances, maka kekuasaan negara diatur, dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pribadi-pribadi yang sedang menduduki lembaga-lembaga tinggi negara. Penerapan sistem checks and balances dilakukan dalam rangka menata hubungan antar lembaga tinggi negara Indonesia.

Dengan diterapkannya sistem checks and balances, jalannya pemerintahan diharapkan akan stabil, dijalankan secara efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan negara seperti yang telah digariskan dalam konstitusi. Sistem checks and balances juga diharapkan akan menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu-individu yang sedang menduduki jabatan atau memegang kekuasaan negara.
Menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, maka perlu diadakan pembagian kekuasaan negara. Salah satu teori pembagian kekuasaan adalah teori Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Agar tiga bidang kekuasaan tersebut dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan perlu diterapkan prinsip checks and balances.
Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menganut prinsip tersebut di mana DPR sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut.
Mekanisme checks and balances bertujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Prinsip ini dapat dilihat dari upaya saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau biasa disebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara.
Penerapan prinsip checks and balances menghadirkan terwujudnya supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi akan terpenuhinya hak asasi manusia yang telah tersusun baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.
Di samping itu, penerapan prinsip ini sangat penting dan diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi overlapping antara kewenangan yang ada. Dengan mendasarkan pada prinsip negara hukum, maka sistim kontrol yang berkesesuain dan relevan adalah sistem kontrol judisial.

Komentar Anda
Loading...