Bawaslu Paparkan Isu Krusial Pemilu 2024

44

JAKARTA, BP – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memaparkan sejumlah isu krusial yang akan muncul pada Pemilu 2024, salah satunya definisi kampanye dan sosialisasi.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, perlu adanya regulasi mengatur batasan antara kampanye dan sosialisasi disela waktu antara penetapan partai politik dan waktu kampanye.

“Perubahan regulasi tentang penyelenggaraan pemilu bisa menjadi potensi masalah,” kata Bagja dikutip dari laman Bawaslu RI, Jumat (13/1/2023).

Menurut Bagja, salah satunya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan perubahan peraturan yang dilakukan pada saat tahapan sedang berlangsung. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Baca Juga:  Jelang Pemilu 2024, Perindo Gencar Jaring Bacaleg Populer

“Seperti rekrutmen komisioner yang dilaksanakan saat tahapan sedang berlangsung dan waktu untuk melakukan bimtek yang bertepatan dengan waktu tahapan. Serta kendala pemenuhan persyaratan tes kesehatan jasmani, rohani dan narkoba bagi penyelenggara adhoc,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU dan DKPP di Gedung DPR RI, Jakarta.

Baca Juga:  Warga Kelurahan Talang Betutu Minta Pembangunan SMA Negeri

Pihaknya juga merekomendasikan KPU menyediakan 3.189 Tempat Pemungutan Suara tambahan (TPS) pada Pemilu 2024, rinciannya 170 TPS di Lembaga Pemasyarakatan (LP), 1
486 di pesantren dan kawasan pendidikan, 494 rumah sakit, klinik, puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan. Lalu 548 TPS di perusahaan perkebunan atau tambang dan panti sosial sebanyak 421 TPS.

Baca Juga:  Bawaslu Daerah Diminta Informatif dan Update Terkait Tahapan Pemilu

Untuk diketahui, salah satu kesimpulan dalam RPD yakni Komisi II DPR RI menekankan kembali agar KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI dapat menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, mandiri dan profesional untuk suksesnya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pelaksanaan pemilu 2024 tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.#gus

 

Komentar Anda
Loading...