JAKARTA, BP – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan jika netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu Serentak 2024 tidak dapat ditawar.
Demikian terungkap dalam seminar HUT ke-51 KORPRI bertajuk ‘Netralitas ASN: Tak Bisa Ditawar Lagi’ Selasa (27/12/2022). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu dalam mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) Pemilu Serentak 2024 mengedepankan fungsi pencegahan. Namun bila ada pelanggaran, Bawaslu akan melakukan penindakan terintegrasi, sinergis dan efektif
Menurutnya Langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu dalam hal pencegahan, yakni melakukan pemetaan potensi pelanggaran netralitas dan desain pencegahannya seperti menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Selain itu Bawaslu juga merancang strategi pengawasan dan pola penanganan pelanggaran netralitas ASN yang terintegrasi, sinergis dan efektif, yakni dengan adanya penguatan kerja sama melalui pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Netralitas ASN dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
“Dan merekomendasikan hasil penanganan kepada KASN (Komisi ASN) dan pengawasan terhadap putusan sanksi,” ia menerangkan.
Bagja menerangkan, dari segi penindakan akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur melalui peraturan-perundangan serta peraturan Bawaslu, dengan memperhatikan aturan-aturan lain berhubungan dengan objek dan permasalahan yang ditindak.
“Untuk penindakan, menyesuaikan bentuk pelanggarannya dan masing-masing pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam pemilu, dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Pemilihan,” ia menegaskan.#gus