Fraksi PKS Desak Harga Pertalite Turun

111


JAKARTA, BP –
Harga minyak dunia mengalami penurunan,  Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto menuntut Pemerintah  menurunkan harga Pertalite.

Data penurunan harga minyak dunia ini dilansir dari data Bloomberg 17 Desember 2022, harga minyak dunia yang sebelumnya menyentuh angka 100 dollar AS per barel kini berada di angka 74,29 dollar AS.

Legislator PKS Rofik Hananto mengatakan,  penurunan harga minyak dunia seharusnya  diikuti  turunnya harga BBM bersubsidi, apalagi beberapa negara maju seperti Inggris dan Amerika  sudah menurunkan harga BBM-nya lebih dulu.

Baca Juga:  Silaturahmi Lebaran Bersama Anies dan Habib Salim Segaf, AHY: Terima Kasih Sambutan Hangatnya

“Masyarakat di dunia menikmati turunnya harga,  masyarakat kita yang ekonominya masih susah ini tidak ikut menikmati,”  kata aleg dari Dapil Jateng VII ini, Minggu (18/12/2022).

Terkait alasan pemerintah tidak menurunkan harga BBM subsidi karena Pertalite belum mencapai harga keekonomian, menurut Rofik dana kompensasi dan subsidi pemerintah sebelumnya sudah dialokasikan dengan asumsi USD 100 per barel, sehingga sudah seharusnya saat harga minyak dunia turun  harga BBM subsidi juga turun.

Baca Juga:  Rektor UKB Ungkap Penyebab Ijazah Puluhan Alumni UKB Palembang Dibatalkan, Merupakan Temuan dari EKPT

“Dana ini sudah menjadi hak masyarakat,  kalau level harga minyak mentah sudah di bawah asumsi ya otomatis harus turun juga harga BBM-nya,” ia menuturkan dilansir dari laman fraksi PKS.

Ia mengungkapkan, sejak Agustus lalu saat  harga minyak dunia juga sudah mengalami penurunan,  dirinya  sudah menekankan agar harga BBM bersubsidi   diturunkan.  Rofik menekan pemerintah  konsisten  penggunaan dana kompensasi dan subsidi yang sudah dialokasikan tersebut, terlebih dana tersebut tercantum dalam APBN yang juga disepakati dengan DPR.

Baca Juga:  Bawaslu Petakan Potensi Kerawanan Pemilu 2024

Ia menilai, sikap pemerintah yang inkonsisten  dapat memunculkan kecurigaan masyarakat terhadap upaya pembangunan pemerintah lainnya. Apalagi saat ini sebagian publik menengarai banyaknya alokasi anggaran yang tidak tepat, seperti anggaran negara untuk kereta cepat, pembangunan IKN, rencana pemberian insentif subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dan lain-lain.#gus

Komentar Anda
Loading...