Palembang, BP-Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs H Syaiful Padli ST MM dan Sekretaris Komisi V H Hadrianto Aljufri SH menyatakan empati mendengar curhatan para driver online hingga ada yang menangis berjuang mencari rezeki namun kerap mendapat potongan dari aplikator.
Mgs H Syaiful Padli. ST. MM yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel mengatakan, pihaknya akan mencari solusi ke depan.
“Kita dengar curhatan dan sebagai pengguna ojek online. Bahkan banyak teman teman driver tidak mendapat BLT. Kami akan panggil dinas sosial dan akan kita benahi data masyarakat,” katanya, saat menerima perwakilan driver online melakukan aksi damai mendatangi Gedung DPRD Sumsel tergabung dalam DPD ADO Sumatera Selatan bersama Paguyuban dan Komunitas menyampaikan tiga tuntutan terkait kenaikan BBM bersubsidi di ruang Banmus DPRD Sumsel, Selasa (20/9).
Pihaknya akan desak verifikasi sehingga masyarakat yang harusnya mendapat mereka dapat.
Politisi PKS ini juga menyebut aspirasi yang mereka sampaikan akan dilanjutkan sesuai kewenangan DPRD. Mereka pun akan mencoba membicarakan dengan pihak aplikator.
Sekretaris Komisi V H Hadrianto Aljufri SH mengatakan daerah selalu jadi korban. Payung hukum yang mengatur regional. Dan kewenangan ada di komisi V DPR RI.
“Kita akan ambil gebrakan pertama kali di Indonesia. DPRD Provinsi Sumsel meminta payung hukum kepada komisi 5 DPR RI untuk membuat payung hukum, mengenai keinginan driver,” kata David.
Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan pihaknya akan memperjuangkan aspirasi tadi. Termasuk adanya permintaan pengisian minyak jalur khusus bagi driver online.
Massa yang dikomandoi Ketua DPD ADO (Asosiasi Driver Online) Sumsel Asrul Indrawan didampingi puluhan ketua paguyuban berharap kepada Pemerintah Provinsi Sumsel agar dapat meminta kepada kementrian perhubungan pusat untuk dapat menentukan tarif Dasar Ojek Online baik R2 maupun R4 (Tarif Batas Bawah & Tarif Batas Atas) sesuai dengan kondisi daerah di Provinsi Sumsel dan di tetapkan oleh pemerintah provinsi masing-masing, tidak bersifat Nasional.
Selanjutnya mengajukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumsel atau pemerintah Provinsi Sumsel, meminta kepada Kementrian Perhubungan agar menentukan biaya pemotongan aplikator di sama ratakan yaitu sebesar 10% tanpa biaya yang lainnya dan ditetapkan di provinsi masing-masing.
Ketiga meminta kepada Anggota Dewan atau pemerintah Provinsi Sumsel untuk seluruh anggota ojek online baik R2 maupun R4 mendapatkan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi atau BLT. Dijelaskannya menyeluruh di Sumsel ada sekitar 18 ribu driver ojol yang mencari makan melalui aplikasi jasa transportasi. 12 ribu diantaranya berada di kota Palembanh.dan mereka yang bergabung dengan ADO sekitar 7 hingga 8 ribu driver online.
“Awalnya kami akan melaksanakan demo, dengan menerjunkan 5 ribu driver. Namun, kita takut stabilitas akan terganggu. Kami mementingkan keselamatan anggota ADO. Kami buruh harian lepas, akhirnya menyampaikan aspirasi melalui jalan damai saja,” kata Asrul.
Sekretaris DPD ADO Sumsel, Supriyadi, mengatakan jika aplikator termasuk zolim terhadap para driver yang menjadi mitranya.
Mereka menyebut aplikator ambil keuntungan besar. 20 persen + 3 ribu. Jadi kalau kita mendapatkan Rp12 ribu dipotong Rp 2.400 ditambah Rp.3 ribu. Sehingga Rp. 5.400 yang harus dikeluarkan. Dan ojol hanya dapat 7 ribu. Sehingga pendapatan hampir sama dengan aplikator.
“Kita minta pemotongan aplikator yang apple to apple. Kami tidak ada laporan pajak. Apakah aplikator juga membayar pajak ke pemerintah?,” ujarnya.
Sementara itu, Irfan, ketua paguyuban roda dua sembari sesegukan mewakili ojek online roda dua dia sangat berharap banyak anggota DPRD menyampaikan aspirasi mereka.
“Kami setiap hari dapat hanya Rp 100 ribu. Belum dipotong BBM, ditambah lagi potongan 20 persen dari aplikator dan tambahan pemotongan Rp 3 ribu. Yang kani bawa pulang.paling hanya Rp 40 ribu, mana lagi kami mau.makan dan menyekolahkan anak,” katanya.#osk