Palembang, BP–Demonstrasi ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Selatan (Sumsel) di Simpang Lima DPRD Sumsel, Senin (11/4) siang, sempat ricuh.
Saling lempar dan tembakan gas air mata mewarnai aksi yang dinamai aksi 11 April ini. Dalam aksi tersebut, tuntutan ribuan mahasiswa masih cenderung sama dengan demo beberapa hari sebelumnya, yakni menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden, serta menolak kenaikan harga bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM) serta menolak PPN naik 11 persen.
Diketahui, ada lima kelompok aksi mahasiswa dengan titik tuju ke DPRD Sumsel, yang mulai bergerak dari kampung UIN Raden Fatah Palembang dan kampus Muhammadiyah Palembang. Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah Palembang, dengan tuntutan menolak penundaan Pemilu 2024, serta menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Lalu menolak kenaikan haga bahan pokok, bahan bakar minyak, dan menolak pemindahan IKN Nusantara
Sedangkan mahasiswa dari BEM Nusantara yang bermula dari lapangan UIN Raden Fatah Palembang dengan tuntutan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, harga barang pokok, dan PPN sebanyak 11 persen.
Kelompok aksi lainnya, yakni dari Cipayung Plus kota Palembang dengan titik kumpul di kantor Gubernur Sumsel juga menjelaskan tuntutannya yang senada dengan aksi mahasiswa lainnya, yakni menolak penundaan Pemilu 2024, serta kenaikan harga bahan pokok, sekaligus usut tuntas dan Segera Copot Oknum Menteri yang terlibat dalam pengusulan 3 periode jabatan presiden. Tuntutan lainnya, menolak pemindahan IKN Nusantara, sekaligus menolak kriminalisasi aktivis.
Kelompok keempat yakni perkumpulan gerakan kebangsaan DPW PGK Sumsel dan DPD PGK Kota Palembang, pelaksanaan aksi juga menuju ke gedung DPRD Sumsel, dengan tuntutan menolak penundaan Pemilu 2024, mendesak Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, mendesak pemerintahan Memberikan Jaminan Kesediaan Barang-Barang Pokok Bagi Masyarakat, sekaligus membatalkan Omnibus Law.
Ada juga rencana aksi aliansi mahasiswa se-Sumsel dengan tujuan DPRD Sumsel, dengan isu tuntutan yakni menolak Penundaan Pemilu 2024 serta menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Tiga agar diusut tuntas dan segera dicopot. “Kami minta DPRD Sumsel mendorong dan menyepakati seluruh tuntutan kami. Sejumlah tuntutan itu juga akan kami kawal hingga terpenuhi seluruhnya, jika tidak kami akan menggelar aksi lagi dengan massa yg lebih banyak,” ujar Ketua BEM Nusantara, Rangga.
Sebelumnya Ketua DPRD Provinsi Sumsel RA Anita Noeringhati sempat mendatangi mahasiswa.
Para mahasiswa membacakan langsung tuntutan di hadapan Ketua DPRD Sumsel yang tampak didampingi diantaranya Wakil Ketua DPRD Sumsel seperti Kartika Sandra Desi dan Muchendi Mahzareki, anggota DPRD Sumsel lainnya seperti Mgs Syaiful Padli, Alferenzi Panggarbesi, M Oktaviansyah, Lindawati Syarofi serta Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto, dan Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Mokhamad Ngajib. Enam tuntutan mahasiswa dalam aksi demonstrasi 11 April kali ini, langsung ditandatangani Ketua DPRD Sumsel.#osk