Pembangunan di Kota Palembang Perlu Regulasi , Vebri Al Lintani :   ” Agar Tidak Merusak Cagar Budaya”

Palembang, BP- Pentingnya setiap regulasi terkait dengan pembangunan kota Palembang , apalagi jika didalamnya diduga ada cagar budaya , maka Kantor Arkeologi Sumatera Selatan (Sumsel) harus dilibatkan dalam regulasi tersebut dan ada sangsi jika Kantor Arkeologi Sumsel tidak dilibatkan dalam pembangunan kota Palembang.

“ Yang terjadi sekarang, investasi-investasi yang masuk itu tidak melibatkan , contohnya PU PR itu sudah banyak merusak,  saya kira, pertama misalnya Bukit Seguntang , karena pendekatannya landskap, pendekatannya cuma taman tapi tidak melihat latar belakang taman itu seperti apa,”kata  budayawan Sumatera Selatan (Sumsel) Vebri Al Lintani yang hadir saat  kunjungan Wakil Ketua Komisi I DPRD kota Palembang yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kota Palembang saat melakukan silaturahmi ke Kantor Arkeologi Sumatera Selatan (Sumsel) di Jalan Kancil Putih, Lr Rusa , Palembang, Selasa (8/2).

Contoh lain menurut mantan Ketua Dewan Kesenian Palembang (DKP) ini pembangunan kolam air mancur depan Museum SMB II Palembang yang kini mulai diratakan ,  pembangunan Pulau Cinta di TPKS Gandus Palembang, renovasi Monpera, restorasi Sungai Sekanak Lambidaro.

“ Karena pembangunan fisik dan pembangunan kebudayaan memang timpang , saya berharap memang ada  regulasi , jadi  jangan mentah-mentah lagi diserahkan ke PU PR terutama dinas-dinas , kalau diserahkan mentah-mentah pendekatannya hanya taman, itu yang terjadi, bagus memang bagus  tetapi belum cocok dengan karakter yang ada,” katanya.

Mengenai revitalisasi Benteng Kuto Besak menurut Vebri terus diperjuangkan yang melibatkan Kesultanan Palembang Darussalam, masyarakat  termasuk partai politik yang ada di Palembang.

“ Kepentingannya  bukan untuk politik praktis tapi  kepentingan BKB itu bisa kita fungsikan bagaimana adanya, dengan adannya wacana baru defence heritage oleh  Jeanne Francoise, kita coba masuk ke arah itu , karena selama ini kita berharap dengan Pemkot terlalu banyak ,  saya kira akan sulit berharap dengan pemkot lagi , dan pemerintah, jadi kita coba  bisa lewat pak Mustafa Kamal (Anggota DPR RI) atau lewat orang PKB atau Gerindra  nanti kita bisa ke Menhan , itu BKB dibebaskan dalam konsep Defence Heritage, saya dengar Defence Heritage bukan bangunan tapi sepanjang Sungai Musi  dan Pulau Kemaro itu tempat perang, itu juga Defence Heritage  atau ke Charitas ke BKB, tempat perang lima hari lima malam itu bisa disebut Defence Heritage, “ katanya.

Dan Kantor Arkeologi Sumsel menurut jangan ketinggalan sebagai lembaga mengerti data-data sejarah dan DPRD Palembang juga lebih mendorong bagaimana BKB bisa difungsikan sebagai Defence Heritage dan dinikmati oleh masyarakat sebagai benteng-benteng di tempat lain.#osk