
Palembang, BP- Kementerian Agama membuka kembali ibadah umroh mulai 8 Januari 2021. Namun data terbaru menunjukkan kasus positif virus corona (Covid-19) varian Omicron di Indonesia menjadi 506 usai bertambah 92 per 10 Januari.
Untuk informasi, Kementerian Kesehatan menyatakan kasus Omicron mayoritas berasal dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).
Wakil Ketua MPR RI Asrul Sani menilai terkait Covid -19 melihat negara manapun tidak ada tunggalnya yang bersifat permanen, menurutnya kebijakan tersebut selalu disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
“ Jadi Omicron ini kita ketahui dan saya kira ini warga masyarakat sudah mengetahui tingkat penularannya ini untuk varian ini sangat tinggi tapi memang tingkat membahayakannya dibandingkan varian Delta khan lebih rendah,” katanya saat memimpin kegiatan penyerahan SK DPP PPP kepada DPC PPP Se-Sumsel dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PPP Sumsel, Kamis (13/1) di Gedung DPW PPP Sumsel di Jalan Kol H Burlian, Palembang.
Persoalannya menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP , pemerintah harus mengkaji kebijakan ini.
“ Soal umroh ini ya harus kita lihat, kalau ternyata data empirisnya semua warga Indonesia kembali dari luar negeri termasuk dari umroh itu demikian tinggi , ya menurut hemat saya ya perlu juga di pikirkan untuk katakanlah menunda keberangkatan umroh bagi jemaah calon umroh, toh umroh ini beda dengan haji yang bisa dilakukan bisa kapan saja,” katanya.
Sedangkan untuk keberangkatan haji tahun 2022 menurutnya akan melihat perkembangan yang ada.
“ Tapi kita tentu berharap bahwa pada saat musim haji nanti ya sudah selesailah soal Omicron ini,” katanya.#osk