Palembang, BP- Kunjungan Kerja Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) ke Kementrian Kesehatan Ridi Jakarta diterima langsung oleh Plt Dirjen P2P( Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) dr. Maxi Rein Rondunuwu, DHSM, MARS dan jajaran, Rabu (15/9).
Kunjungan tersebut terkait dengan Kuota vaksin Covid-19 di Sumsel yg terbatas dimana jumlah sasaran vaksin untuk Sumsel hanya 6.303.096 juta orang, sedangkan kebutuhan vaksin (2 dosis/orang) totalnya 12.606.192 juta dosis.
“Maka kedatangan Komisi V DPRD Sumsel meminta tambahan jumlah kuota untuk Sumsel di pusat,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, Rabu (15/9).
Sebagai gambaran jumlah Fasilitas Kesehatan (Faskes) vaksinasi Covid-19 di Sumsel sebanyak 457 layanan (Puskesmas, Rumah Sakit,Klinik) dengan kemampuan vaksinasi harian 150 orang.
“Artinya perhari kebutuhan vaksin 457 x 150 orang sebanyak 68.550 orang perhari,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel ini.
Sedangkan , total dosis vaksin diterima di Sumsel sampai hari ini 2.926.000 juta dosis dari target 6,3 juta orang atau (12,6 juta dosis).
“Jadi Sumsel masih kurang 9,7 jt Dosis vaksin.Sedangkan kuota Yang diterima Sumsel saat ini 365 ribu dosis perbulan dan yang sudah terdistribusi sebanyak 2.800.870 juta dosis dengan rincian yang distribusi vaksinasi tahap 1 sebanyak 1.476.266 dosis (23,42%) orang yang divaksin dan tahap vaksinasi kedua baru 13,22%,” kata politisi PKS ini.
Jadi menurutnya, dosis vaksin Covid-19 sampai akhir tahun untuk Sumsel kekurangan 9,7 dosis, maka perbulan menurutnya Sumsel butuh kuota vaksin Covid-19 sebanyak 3,2 juta dosis vaksin.
Dan permohonan untuk menambah kuota vaksin Covid-19 untuk Sumsel, Alhamdulillah di kabulkan Plt Dirjen P2P Kemenkes RI hanya Dinkes Provinsi harus aktif mengupdate data distribusi vaksin Se- Sumsel serta memperbanyak sentra percepatan vaksin di Sumsel,” katanya.
“Kabar gembira juga buat vaksinator(petugas vaksin) yang jumlahnya Se- Sumsel 3.300 orang terdiri dari ( ASN, non ASN, TNI dan Polri). berdasarkan PMK kemenkes RI nomor HK. 01.07/Menkes/4723/2021 tentang juknis penganggaran vaksinasi maka dalam vaksinator berhak di berikan honor dan dianggarkan di Provinsi untuk Rumah Sakit Provinsi dan Kabupaten,/Kota untuk Puskesmas dan Rumah sakit di daerah yang diambil dari alokasi DAU dan DAK tahun 2021, katanya.#osk