Palembang, BP – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan rencana pembiayan pasien Covid-19 dengan melibatkan BPJS Kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa pembiyaan tersebut melalui sistem cost sharing antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan yang rencananya akan dilakukan pada tahun depan.
Perencanaan tersebut dilakukan pemerintah untuk menekan biaya penangan Covid-19.
Meskipun telah memiliki rencana tersebut, namun Sri Mulyani belum menjelaskan secara detail tentang pembagian porsi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Epidemiolog Universitas Indonesia, dokter Pandu Riono mengatakan pembiayaan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan secara periodik sudah semestinya dibantu BPJS.
Hal itu disampaikan Pandu melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @drpriono1, Jum’at (20/8).
“Seharusnya BPJS wajib biayai vaksinasi Covid-19, yg akan dilakukan secara periodik, misal setiap tahun atau 6 bulan,” kata Pandu Riono.
Vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan penularan Covid-19.
Oleh karena itu, seharusnya pendistribusian vaksin Covid dilakukan secara gratis kepada masyarakat.
Apalagi untuk mendatangkan vaksin tersebut, pemerintah merogoh kocek dari negara dengan jumlah yang tidak sedikit.
Hal itu mengingat vaksinasi merupakan program pemerintah untuk memastikan masyarakat terhindar dari Covid-19, tujuan tersebut masuk dalam lingkup kesehatan.
Maka dari itu, Pandu menyarankan BPJS Kesehatan untuk turut terlibat dalam pengadaan vaksinasi. #ric