Palembang, BP–Berkenaan dengan adanya polemik status kepemilikan pulau Kemaro, Rabu (2/6) Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) telah memfasilitasi pertemuan dengan menghadirkan para pihak yang berkepentingan atas masalah tersebut.
Namun sangat disayangkan, ketidakhadiran Walikota Palembang sebagai salah satu pihak dalam pertemuan yang dimaksud terkesan tidak memiliki itikad baik dan tidak menghargai niat baik dari pihak zuriyat Ki Marogan.
Menurut juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli saat membacakan pendapat akhir Fraksi PKS DPRD Sumsel terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi Sumsel. Pendapat akhir tersebut disampaikan saat rapat paripurna XXX DPRD Sumsel, Kamis (3/6).
Rapat dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda Kiemas dan dihadiri wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya serta tamu undangan lainnya.
“Tentunya ketidakhadiran pihak Pemkot ini menjadi catatan penting tentang keseriusan dalam menyelesaiakan permasalahan ini,” kata politisi PKS ini.
Untuk itu menurut pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel ini melalui Fraksi PKS berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dapat memberi atensi atas persoalan ini.
“Mohon Dicarikan Solusinya!,” kata Syaiful Padli.
Selain itu terkait dengan adanya dugaan mangkraknya proyek pembangunan Aldiron Plaza Cinde (APC) dilokasi bangunan Pasar Cinde.
“Kami fraksi PKS mendukung adanya rencana dan niat baik pemprov Sumsel untuk mengambil alih proyek pembangunan tersebut. Sebab hal ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena ada banyak pedagang tradisional yang berharap pembangunan proyek tersebut dapat segera rampung sehingga mereka bisa kembali menggelar dagangannya seperti semula. Oleh karena itu inisiatif Pemprov Sumsel ini perlu kiranya mendapatkan dukungan dari semua pihak,” katanya.#osk