Covid-19 Tinggi, DPRD Sumsel Upayakan APBD Cepat di Laksanakan

Palembang, BP- DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mendorong dan berupaya agar pendemi Covid-19 tidak berkembang di Sumsel.
“ Jadi bukan Cuma tugas pemerintah daerah tapi juga kita seluruh elemen masyarakat bersama-sama, kalau pemerintah menghimbau , masyarakat harus mengikuti mudahan-mudahan corona ini bisa cepat kita tangani,” kata Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki, Kamis (20/5).
Politisi Partai Demokrat ini mengakui kalau saat ini kondisi perekonomian di Sumsel sedang terganggu dengan pandemi covid-19.
“ Kita berupaya bagaimana pelaksanaan APBD yang ada di Sumsel ini agar cepat dilaksanakan sehingga kalau APBD ini langsung di salurkan , langsung di realisasikan kita berharap ini ekonomi semakin berjalan, karena APBD Sumsel sendiri sangat banyak dan jika APBD ini direalisasikan , mudah-mudahan ekonomi kita akan semakin tumbuh dan berkembang,” katanya.
Sementara itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel sampai dengan awal bulan Mei 2021 lalu, terdapat 27,8 Ribu orang warga Sumsel yang menjadi pengangguran akibat dampak dari Covid-19.
Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsih menyampaikan, ada 390,5 Ribu orang penduduk Sumsel yang masuk dalam usia Kerja terdampak dari Covid-19. 27,8 diantaranya merupakan korban PHK atau berhenti bekerja akibat dari Covid-19.
“Rata – rata ini yang terkena PHK karena tempat kerja mereka terkena dampak dari Covid-19 ini,” kata Endang, Kamis (20/5).
Lanjut dia, dari 390,5 Ribu orang usia kerja warga Sumsel yang terkena Dampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran 27,8 ribu orang. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19, terdapat 16 ribu orang.
“Sementara yang tidak bekerja 20,5 ribu orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja 326,1 ribu orang,” jelasnya.
Sedangkan, terjadi juga penambahan jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2021 sebanyak 4,44 juta orang atau naik 115,2 ribu orang dibanding Agustus 2020.
“Hal ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,30 persen poin,” ungkapnya.
Selain itu, ditambahkan Endang, ada juga penampahan juga terjadi pada kriteria penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2021 sebanyak 4,22 juta orang. Angka ini bertambah sebanyak 123,7 ribu orang dibanding Agustus 2020.
“Ini terjadi juga karena lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Jasa Pendidikan (1,11 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2,14 persen poin),” katanya.#osk