DPRD Sumsel Dukung Kebijakan Pusat Terkait Masyarakat Berdampak Covid-19

19
BP/IST
Hj RA Anita Noeringhati

Palembang, BP

Presiden Joko Widodo mengumumkan ia telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diterbitkan untuk menanggulangi dampak pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan bagi masyarakat berdampak Covid-19.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati kebijakan bagi masyarakat berdampak Covid-19 salah satunya BLT yang diberikan pemerintah pusat yang naik jadi dua kali lipat dari perorang yang tadinya Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu.

Namun Anita sepakat selain kebijakan bagi masyarakat berdampak Covid-19 yang ditunjang APBD , juga harus ditunjang APBD Sumsel dan sharing APBD kabupaten dan kota.

Baca Juga:  Breezon, Produk Inovasi Pertamina Patra Niaga Kilang Plaju Perkuat Hilirisasi Hijau dan Dalam Industri Refrigeran

Karena jika hanya mengandalkan dana APBD Sumsel menurutnya tidak akan sanggup apalagi Sumsel telah menganggarkan dana penanganan Covid-19 Rp120 miliar dari APBD Sumsel tahun 2020.

“Gubernur menghimbau kepada masyarakat dibawah rata-rata miskin untuk mendaftar pada RT , istilahnya menjadi Misbar, orang miskin baru, sehingga itulah jangan sampai yang menerima bukan orang yang berwenang, dan itu akan disandingkan dengan BPS, karena ternyata BPS belum mendata keseluruh pelosok,” katanya, Jumat (3/4).

Baca Juga:  Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih

Sehingga DPRD Sumsel menurut Anita mendorong hal tersebut kepada kalangan mahasiswa yang ada di perantauan dimana dirinya usulkan hal tersebut kepada Gubernur Sumsel, dimana mahasiswa ini sudah diliburkan dari sekolahnya masing-masing dan daerah mereka tinggal sudah tertutup.

“ Mereka ingin pulang ke rumah orangtua mereka masing-masing, sehingga pak Gubernur kemarin menjawab silahkan tapi harus melalui prosedur yang tadi saya sampaikan itu, harus dengan pengawasan ketat, harus mau di karantina 14 hari, tidak hanya mahasiswa , siapapun kalau memang dia berasal dari daerah yang positip banyak terpapar itu yang harus menjadi konsekuensi,” katanya.

Baca Juga:  Pemkot Palembang Harus Perhatikan Pendidikan Di Pesantren Selama Masa Covid-19

Karena menurut politisi partai Golkar ini, covid-19 ini bukan musuh para pejabat, bukan musuh orang kaya, bukan musuh orang miskin, siapapun orangnya sepanjang mereka tidak bisa menjaga kesehatan, tidak bisa menjaga stamina itu pasti akan terpapar.

“ Kita berharap karena APBD ini juga memback up selain para medis diberikan santunan pusat dari APBD juga akan kita berikan tambahan insentif untuk itu,” katanya.#osk

Komentar Anda
Loading...