Puluhan pedagang dan masyarakat melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumsel, para pengunjuk rasa meminta pemerintah provinsi dan DPRD Sumsel mengambil alih pengelolaan pasar induk Jakabaring.
Palembang, BP
Puluhan pedagang dan masyarakat melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumsel, para pengunjuk rasa meminta pemerintah provinsi dan DPRD Sumsel mengambil alih pengelolaan pasar induk Jakabaring.
“Kami minta pemprov Sumsel mengambil alih pengelolaan pasar Jakabaring,”kata Koordinator aksi, Hasbi Nusantara saat melakukan demo halaman kantor DPRD Sumsel, Kamis (13/2).
Kemudian meminta pemerintah provinsi untuk segara memutuskan kontrak terhadap PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna terkait pengelolaan pasar Jakabaring karena tidak komitmen terhadap pedagang dan terdapat dugaan intimidasi kepada para pedagang.
“Minta DPRD untuk melakukan peninjauan lokasi serta mengkaji persoalan pajak PAD, retribusi pedagang, izin pembangunan, sistem dan manajemen pengelolaan dan meninjau kembali terhadap pengelolaan dan mengambil alih,”ujar dia.
Setelah melakukan aksi demo para pengunjuk rasa melakukan dialog dengan anggota komisi II DPRD Sumsel, dalam dialog tersebut DPRD berjanji akan menindaklanjuti lanjuti apa yang menjadi tuntutan.
ketua Komisi II DPRD Sumsel, Asgianto menyatakan akan menampung semua aspirasi yang disampaikan dan secara ditindaklanjuti.
“Banyak pungli kata para pengunjuk rasa nanti akan kita tertibkan secara bersama-sama,”kata Asgianto
Dijelaskan Asgianto bahwa retribusi pasar induk Jakabaring dalam sehari bisa mencapai Rp 40 kita jik dikalikan dalam setahun maka retribusi ini bisa mencapai Rp 15 miliar lebih, namun disayangkan banyak kebocoran.”jika dikelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi untuk PAD,” katanya.#osk