Pejabat Mura Belajar Reformasi Birokrasi ke Muaraenim

Muaraenim, BP–Pejabat Pemkab Musi Rawas (Mura) melakukan sharing atau belajar ke Pemkab Muaraenim terkait  implementasi Reformasi Birokrasi (RB) yang telah berhasil dilaksanakan Pemkab Muaraenim. Soalnya Pemkab Muaraenim salah satu dari 33 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai pilot project Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB.

                   Rombongan pejabat Pemkab Mura yang melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Muaraenim di pimpin Kepala Inspektorat Mura, Alexsander Akbar. Kedatangan mereka diterima Sekda Muaraenim Ir H Hasanudin, MSI bersama tim Reformasi Birokrasi Pemkab Muara Enim, di ruang rapat Sekundang, Rabu (10/7).

                Kepala Inspektorat Mura, Alexsander Akbar, mengatakan kunjungan kerja yang dilakukan ke Muara Enim untuk mencari informasi sekaligus sharing mengenari reformasi birokrasi yang telah diimplementasikan Pemkab Muaraenim.

                “Nilai reformasi birokrasi yang kami peroleh baru 50,5, sedangkan terger nilai reformasi birokrasi itu harus 70, untuk RPJMD,” jelasnya.

                Sementara itu, Sekeda Muaraenim, Ir H Hasanudin MSI, mengatakan, Muaraenim telah melakukan implementasi reformasi birokrasi sejak tahun 2013 lalu. Kemudian Muaraenim telah ditetapkan Kemenpan RB, sebagai pilot project reformasi birokrasi dari 33 kabupaten/kota yang ditetapkan.

                 “Pemerintah pusat menetapkan Muaraenim sebagai pilot project reformasi birokrasi karena kita punya komitmen untuk melakukan prubahan tersebut.” Jelasnya.

                  Dijelaskannya, komitmen itu dilakukan oleh bupati dan para OPD yang ada di Pemkab Muaraenim. “Komitmen perubahan itu harus dimulai dari pimpinan dulu,” jelasnya.

                Sekda menjelaskan, untuk melaksanakan komitmen reformasi birokrasi tersebut cukup repot. Selain ada komitmen dari pimpinan juga harus ada dukungan dana dari masing masing OPD.#nur