Anggaran Pendidikan Sumsel Belum Capai 20%, Bidang Kesehatan Sumsel Hanya Dialokasikan 4.7 % dari APBD Sumsel

Palembang, BP–DPRD Provinsi Sumatera Selatan ( Sumsel) menggelar rapat paripurna DPRD Sumsel LX (60) dengan agenda pendapat akhir dari fraksi fraksi di DPRD Sumsel, Jumat (5/7).
Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel didampingi Wakil Ketua DPRD Sumael M Yansuri dan Chairul S Matdiah dan Ketua DPRD Sumsel MA Gantada.
Juga dihadiri Sekda Sumsel Nasrun Umar dan pimpinan OPD dan para undangan.
Sembilan Fraksi Fraksi di DPRD Sumsel melalui juru bicaranya Fraksi PDIP HA Syarnubi SP MM, Fraksi Partai Demokrat H Surip Januarto SS MM, Fraksi Partai Golkar Lindawati Syaropi SH MM, Fraksi Partai Gerindra Drs H Solehan Ismail, Fraksi PAN Rusdi Tahar SE, Fraksi PKB Nanto SE Ak, Fraksi Hanura Iwan Hermawan ST, Fraksi Nasdem H Ardhani Awan SH dan Fraksi PKS Ridwan SE.
Fraksi Partai Golkar melalui Lindawati Syarofi SH MM mengatakan, kalau dalam jawaban Gubernur Sumsel beberapa waktu lalu Gubernur Sumsel akan berkomitmen terhadap bidang pendidikan dan kesehatan , tetapi komitmen ini tidak hanya cukup dengan pernyataan saja tapi harus diwujudkan salah satunya dengan alokasi anggaran.
Berdasarkan UU No 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional yang mengatur alokasi anggaran pendidikan paling sedikit 20 persen, sedangkan di Sumsel alokasi anggaran pendidikan belum terpenuhi.
Menurutnya , Pemprov Sumsel harus punya grand design sistim pendidikan di Sumsel sehingga jelas kemana arah pendidikan Sumsel karena banyak lulusan sekolah tinggi di Sumsel justru tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan industri di Sumsel sehingga perusahaan di Sumsel banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar Sumsel.
Sedangkan untuk bidang kesehatan alokasi yang dianggarkan Pemprov Sumsel hanya 4.7 persen masih jauh dari amanat UU No yaitu 10 persen dari APBD.
“ Dengan alokasi anggaran yang ada , realisasi pelaksanaannya belum memenuhi harapan sebagaimana visi dan misi Gubernur Sumsel dan Wagub Sumsel karena fakta di lapangan banyak masyarakat Sumsel belum menerima karti BPJS melalui program penerima bantuan iuran (PBI)
Untuk masalah infrastruktur Fraksi Golkar minta gubernur melakukan evaluasi twrhadap OPD terkait kemampuan dalam menyerap anggaran.
Fraksi Demokrat mengapresiasi komitmen Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumsel melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum dengan harapan Program Sekolah Gratis dapat berjalan dengan baik.
“Dengan adannya komitmen untuk tetap melaksanakan Program Sekolah Gratis tersebut, boleh dikatakan sebuah pencapaian yang baik untuk menjaga stabilitas pendidikan yang selama ini dirasa kurang adil bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi yang lemah. Sekolah gratis memiliki banyak banyak sekali keuntungan dan manfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat,” ucap Surip Januarto
Jubir Fraksi Partai Demokrat ini juga mengkritisi kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan. Fraksi Demokrat menyambut baik atas respon positif Pemprov. Sumsel terhadap solusi permaslahan peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan dengan melakukan pendanaan untuk mendaftarkan masyarakat miskin/tidak mampu di Provinsi Sumsel menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.
“Diharapkan kedepan sudah tidak ada lagi kejadian seorang Ibu mencari perhatian warga net mencari dana unutk biaya pengobatan bagi anakanya yang sedang sakit. Seperti yang sempat viral di Media Sosial,” katanya.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya HA Syarnubi SP MM Fraksi PDIP Sumatera Selatan memahami bahwa sejatinya Negara adalah sebuah entitas politik yang bersifat formal yang mempunyai minimal empat kompqne utama yaitu pertama, komponen lembaga-lembaga Negara, kedua, komponen rakyat sebagai warga negara (citizen), ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya, keempat, komponen Kebijakan Publik. Poin ke empa ini menurut pendapat kami adalah titik penting dimana kehidupa suatu Negara modern dijalankan.
Setiap Negara modern dipastikan mempunyai konstitusi, peraturan perundangan, keputusan kebijakan sebagai aturan main hidup bersama. Negara tanpa komponen keempat ini menjadi negara gagal karena kehidupan bersama diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja. yang. berpeluang untuk memerinta dengan tirani yang bertujuan memuaskan kepentingan diri dan kelo poknya saja. Sejatinya Kebijakan Publik menjadi kekuatan penting yg mengatur interaksi antara pemerintah dan rakyat.
Pihaknya berpikir didepannya nanti juga tidak sedikit persoalan yang akan dihadapi bersama, karena perkembangan dan gerak dari komunitas yang kita sebut masyarakat ini tentunya akan sangat dinamis, dimana dinamisny ini juga merupakan alur logika politik di tingkatannya masing masing.
Oleh sebab itu pihaknya menghimbau kepada setiap dari kita dapat menjaga terwujudnya dan terlaksananya kondisi yang kondusif di tengah masyarakat. dimana potensi penyebaran informasi yang disertai dengan ujaran kebencian perlu kita hadapi secara bersama, bekerja sama, demi menjaga amanah dari para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejatinya kebijakan publik merupakan proses yang sangat menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara, semua negara mempunyai masalah yang relatif sama. yang berbeda adalah bagaimana respon terhadap masalah tersebut.
Juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumsel Rusdi Tahar SE mengatakan , Fraksi Partai Amanat Nasional sangat mengapresiasi penjelasan Gubernur tentang solusi kreatif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi Iainnya. Ke depan. kami berharap selalu ada terobosan-terobosan baru untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah, tanpa harus memberatkan wajib pajak.
Kemudian, sehubungan masih tingginya jumlah Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 680.516 Miliar yang disebabkan perencanaan program yang kurang tepat dan kinerja SKPD yang belum maksimal, maka Fraksi Partai Amanat Nasional mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperhatjkan permasalahan ini secara serius dalam dalam pelaksanaan APBD tahun mendalang. agar terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan, baik pendapatan, belanja. dan pembiayaan.
Selanjutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah melakukan langkah cepat untuk melakukan pembangunan dan peningkatan ruas jalan provinsi, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp. 778,540 Miliar pada Tahun Anggaran 2019. Terkait hal itu, Kami memandang perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap proses pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ruas jalan tersebut, demi menghasilkan kualitas jalan yang sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditentukan.
Tentang pembangunan bidang Pendidikan dan Kesehatan, Fraksi Partai Amanat Nasional kembali mengingatkan bahwa program “Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis” harus tetap dilanjutkan dengan berbagai peningkatan mutu pelayanan. Sehubungan dengan itu, kami sangat mendukung Pemerinah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan penyempurnaan payung hukum dan meningkatkan alokasi anggaran untuk kedua program tersebut.
Serta berdasarkan keputusan rapat internal Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maka dengan mengucapkan “Bismillahirrohmanirrohim” Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Selatan memahami dan menerima raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel 2018 untuk disahkan menjadi perda provinsi Sumsel. Rapat paripurna ini akan dilanjutkan lagi Senin (8/7).#osk