Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Anita Noeringhati
Anita: Kalau Dialihkan Harus Persetujuan Dewan
Palembang, BP
Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Anita Noeringhati menilai jawaban Wakil Gubernur Sumsel tidak substansi terkait ganti rugi terhadap lahan pembebasan di Musi IV dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (1/7).
“ Yang kita pertanyakan ada apa?, anggaran sudah di ketok, sudah diprogramkan , masyarakat di kumpulkan, disuruh buka rekening, ibarat kata mereka sudah nerima berapapun yang dibayarkan pemerintah provinsi dengan harga yang disepakati, mereka menerima , tapi ternyata sampai sekarang masih belum, masih belum, sekarang pertanyaan kami , saya sebagai Ketua Komisi IV , kemana anggaran itu , kalau itu dialihkan, harus persetujuan dewan,” kata Anita dengan nada tinggi usai rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (1/7).
Menurut Anita, saat ini warga sekitaran musi IV telah menerima harga yang ditetapkan sebelumnya. Namun, saat ini warga setempat belum menerima itu. “Sekarang pertanyaan kami saya sebagai ketua komisi IV kemana anggaran itu. Kalaupun itu dialihkan harus dari persetujuan dewan,” tegasnya.
Dikakatan Anita, warga setempat telah buka rekening di bulan Maret dan April 2019 lalu. “Artinya mereka sudah berharap. Untuk orang-orangnya saya tidak tahu. Saya hanya mendorong bagaimana penganggaran di Musi IV itu dianggarkan di APBD Sumsel,” jelasnya.
Tak hanya itu, Anita berharap supaya Gubernur Sumsel langsung datang ke Jembatan musi IV. Supaya tidak hanya menerima laporan dari OPD yang bersangkutan. “Jangan hanya mendengarkan laporan dari OPD. Datang kalau perlu di tanya satu persatu,” katanya.
Karena politisi Partai Golkar ini pihaknya hanya mendorong bagaimana penganggaran Jembatan Musi IV itu dianggarkan di APBD Provinsi Sumsel.
“Saya tidak mengatakan mis komunikasi, nilailah sendiri, karena tidak ada anggaran Rp260 miliar, didalam catatan kami untuk pembebasan lahan sampai 2019 ini Rp200 miliar, memang nanti di 2020 bisa saja transaksi harga sudah berubah karena sudah melampaui kesepakatan yang di buat oleh mereka,” katanya.
Menurut Anita , Gubernur Sumsel harusnya datang langsung ke lokasi pembebasan Jembatan Musi IV jangan mendengarkan laporan dari OPD.
“ Datang kalau perlu di tanya satu persatu, sudah berapa lama kalian menunggu ini, ada rumahnya sudah di kosongkan sebenarnya itu rumah untuk usaha , ada sudah dijaminkan, jadi ini sudah terlalu lama,” katanya.
Sedangkan Wakil Gubernur Mawardi Yahya juga berharap supaya hal itu dapat terselesaikan. Meski demikian, secara fungsional Jembatan Musi IV sudah dapat digunakan masyarakat.
Sedangkan tantangan kedepan, dikatakan Mawardi, tentunya menjadi tanggungjawab bersama adalah Musi VI. Yang harapan sekarang masih ditunggu oleh masyarakat adalah kapan dan kapan.
“Tapi ada hal yang sangat penting dan ditunggu-tunggu masyarakat, tentunya Musi VI itu. Kemana DPRD-nya kemana Gubernurnya. Ini sangat benar, memalukan kita kalau tidak diselesaikan. Terlepas nantinya ada jalan sempit, kita biarlah dulu jalan sempit yang penting masyarakat bisa manfaatkan daripada jembatan tersebut,” usai rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (1/7).#osk