Koran Pertja Selatan, Koran Beridiologi Anti Kolonial dari Palembang

370
BP/DUDY OSKANDAR
Penulis buku Pers Perlawanan, Basilius Triharyanto (tengah) saat berpoto bersama

Palembang, BP

SEBUAH surat kabar di kota Palembang , Koran Pertja Selatan, namanya. Terbit dan beredar pada dekade kedua tahun 1900, pada masa pemerintahan Kolonial Belanda.
Surat kabar Pertja Selatan dicetak percetakan drukkerij Meroe di Seberang Ulu, sekarang Kelurahan 7 Ulu, Palembang. Pertja Selatan seolah terkubur tertimbun berbagai buku sejarah pers negeri ini.

BP/DUDY OSKANDAR
Penulis buku Pers Perlawanan, Basilius Triharyanto

Percetakan Meroe bertahan di tengah terpaan badai penguasa Kolonial Belanda dan pemerintahan Soekarno. Meroe dimatikan pelan-pelan di awal pemerintahan Presiden Soeharto, karena mencetak enam surat kabar yang kritis terhadap Orde Baru. Namun di Pemprov Sumsel sempat mengambil alih kepemilikan PD Meru namun akhirnya di tahun 2012 resmi di tutup lantaran merugi.
Pertja Selatan hadir di tengah bangkitnya kesadaran nasionalisme alam kolonial. Ia lahir dan didirikan untuk menyuarakan suara nasionalisme.

Penulis buku Pers Perlawanan, Basilius Triharyanto mengisahkan dia mendalami jurusan sejarah dan jurnalisme di Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Di akhir kuliahnya ia menulis tentang sejarah pers, kemudian mengais puing-puing sisa lembaran kertas tua di Perpustakaan Nasional untuk menyusuri jejak Pertja Selatan.
Ia membaca lembar demi lembar isi berita yang disajikan koran Pertja Selatan, koran fenomenal yang justeru mati tenggelam di alam kemerdekaan. Ia mengkaji isi media yang ditampilkan menggunakan metode analisis wacana kritis (CDA, critical discourse analisis) Norman Fairclough.
Basilius bukan saja mampu menggambarkan bagaimana sikap sebuah media massa berhadapan dengan kepentingan penguasa kolonial; Tetapi juga menemukan kesadaran sosial terhadap dominasi penguasa Kolonial Belanda itu.
“Saya keliling sampai saja temui sempat menemui pak Johan Hanafiah almarhum, budayawan dan sejarawan disini tidak tahu Pertja Selatan, saya ke Perpustakaan Nasional di lantai VII dan VIII datanya ada dan ini satu satunya koleksi harta karun Sumsel ada di sana, saya riset tahun 2000,” katanya dalam diskusi di cape dialogue di Jalan KH Ahmad Dahlan Palembang, Sabtu (4/5) sembari mengatakan, satu tahun melakukan riset arsipnya.
Penelitian di Palembang menurutnya dia beruntung mendapatkan data dan poto dari keluarga KM. Adjir .
Selain itu menurutnya Pertja Selatan di korannya tidak mengumumkan idiologi koran namun koran Pertja Selatan bukan terdiri idiologi satu kelompok karena idiologi koran tergantung pada kepemimpinan redaksinya dimana kepemimpinan koran Pertja Selatan berubah-ubah disebabkan salah satu faktor bisa berkerjasama dengan pemiliknya .
Pastinya, Koran Pertja Selatan menurutnya menganut idiologi anti kolonialisme dengan didukung idiologi nasionalis dan lain lain artinya tidak dikuasai satu idiologi tertentu.
“Bisa jadi ini menjadi alasan koran ini bisa survive, bisa diterima banyak kalangan,” katanya.
Dalam bukunya ini , Basillus juga menyajikan data-data historis yang ada tidak menjadi kaku di dalamnya, data-data kuantitatif juga di tuliskannya menjadi enak untuk di pahami. Kedua, Basillus menuliskan informasi yang di dapatnya dengan narasi yang ringan, serasa membaca laporan jurnalistik dalam bentuk feature.
“ Tadinya saya mengharapkan buku saya ini awal untuk membuka penulis lain di Sumsel untuk membuat tulisan dengan tema lain dalam buku saya , namun saya lihat belum terlihat hingga sekarang,” katanya.
Banyak sekali data-data historis yang digunakan Basillus untuk mendukung hipotesisnya.
Dimulai dari BAB II yang menuliskan tentang Palembang Dalam Cengkraman Belanda. Di dalam bab ini Basillus memaparkan kegiatan ekonomi Palembang dimasa perjualbelian biji kopi. Bagaimana pemerintah kolonial mengelola produksi kopi dan bagaimana para pekerja bekerja di kebun kopi. Pertja Selatan bersama sebuah perusahaan percetakan ternama pada masa itu-bernama Maroe- memberitakan hubungan antara pemerintah kolonial dan masyarakat.
Yang tidak lain, hubungan antara pemerintah kolonial dengan masyarakat lokalnya mengalami ketegangan. Walaupun di satu sisi masyarakat mendapatkan keuntungan dari penjualan kopi. Akan tetapi, kesadaran akan banyak sekali kerugian pun di sadari oleh beberapakalangan, dan kesadaran-kesadaran ini dibawanya ke dalam tulisan. Pertja Selatanlah yang menjadi tempat menyalurkan aspirasi itu.
Selain itu menurutnya di dalam tubuh redaksi surat kabar ini pun terjadi ketegangan antara redaktur atau penulis dengan pemilik koran. Ketegangan ini dipicu adanya opini-opini antar kedua pihak yang sedang saling mengkritik satu sama lain.
Ketegangan ini justru menimbulkan perpecahan di dalam kubu redaksi itu sendiri di karenakan permasalahan personal ini di bawa ke ranah meja hijau.
Selain permasalahan internal sendiri, jatuh bangunnya sebuah media, khususnya Perjta Selatan dalam masa pendudukan jaman kolonial tak lepas dari adanya campur tangan pemerintah dalam hal pembredelan atau pemberhentian secara paksa penerbitan media tersebut. Hal itu terjadi dikarenakan pemerintah ketakutan dengan pemberitaan yang dibuat akan mempengaruhi masyarakat menjadi pemberontak. Hal ini di paparkan di dalam buku memasuki bab III.
Ditambah lagi munculnya organisasi-organisasi masa yang memilikiideologi berbeda-beda. Pada saat itu, mereka masih mengusung tujuan yang sama yakni kemerdekaan bangsanya. Ideology-ideologi yang dibawa oleh masing-masing orgnisasi masa ini meresahkan pemerintah kolonial. Muncullah kudeta-kudeta. Selain itu, pemerintah juga menguasai perusahaan-perusahaan percetakan dan penerbitan dalam negeri.
Semua itu di dapatnya dengan cara paksa atau pun menggunakan intrik tertentu agar kelihatan halus. Dilakukannya perbuatan semacam itu agar tidak terjadi penggulingan pemerintahan kolonial.
“ Saya harapkan Percetakan Meru walaupun sudah ditutup mesinnya bisa di selamatkan sebagai bagian sejarah pers di Sumsel karena mereka itu sempat mengimpor mesin cetak dari Jerman masa itu,” katanya.

Baca Juga:  Djaja Minta Nama Baiknya  di Bersihkan

Tentang Koran Pertja Selatan

INILAH salah satu koran lama di Sumatra 1920-an, yang radikal, berani mengkritik kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Memiliki korespoden di Eropa, Tiongkok dan Rusia. Dan laku di masyarakat luas.
Kali pertama Pertja Selatan terbit tertanggal 1 Juli 1926 di bawah bendera N.V. “Peroesahaan Boemipoetra” Palembang.
Pada masthead tercantum Kiagus Muhammad (KM) . Adjir sebagai direktur dan administrateur (administrasi) Kiagoes Mas’oed. Lalu sebagai redacteur (redaktur) atau penanggung jawab redaksi adalah Raden Mas Ario (R.M.A) Tjondrokoesoemo.

Baca Juga:  Korem 044/Gapo Gelar Shalat Istisqa, Memohon Diturunkan Hujan

Di tahun pertama, Pertja Selatan menyapa pembacanya seminggu 2 kali yaitu hari Senin dan Kamis. Harga eceran 15 sen dan sekali terbit 2 lembar, 4 halaman serta dicetak 1000 eksemplar.

Edisi proefnummer (nomer perkenalan) dikeluarkan pada 17 Juni 1926 yang dibagibagikan secara gratis kepada para Pasirah (kepala marga) – Pasirah Bond, sekolah sekolah Islam.

Pasirah Bond adalah sebuah organisasi perkumpulan Pasirah atau kepala marga di seluruh tanah adat Marga di berbagai daerah Sumatera Selatan yang meliputi Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Palembang.

RMA. Tjondrokoesoemo adalah orang pertama yang mengemudikan Pertja Selatan. Tjondrokoesomo atau yang lebih dikenal Tj.K. sebelumnya memimpin surat kabar Tjahaja Palembang [1925-1928].
Namun hanya bertahan setahun.

Pada 1926, Kiagoes Moehamad Adjir, directeur Pertja Selatan mengangkatnya sebagai hoofdredacteur (pemimpin redaksi).

Menurut KM. Adjir, Tjondrokoesoemo adalah orang yang dikenal reputasi baik dalam dunia jurnalisme, baik di Sumatra maupun di Jawa. Selain itu ia pun cukup dikenal dan dekat dengan kalangan pergerakan nasional di Sumatra Selatan.

Pada 1927 Tjondrokoesoemo terpaksa meninggalkan meja redaksi karena 2 kemungkinan. Karena usianya sudah uzur dan karena Pemerintah Hindia Belanda memblacklistnya menggerakkan pemberontakan komunis 1925-1926.

Mundurnya Tjondrokoesoemo dikabarkan dalam Pertja Selatan no. 40, 22 November 1926. Direksi mengabarkan kemundurannya karena kesehatan dan tidak diketahui sampai kapan.

Posisi redacteur langsung ditempati Mas Arga. Kehadiran Mas Arga pun juga tidak dijelaskankan. Direksi hanya menegaskan haluan Pertja Selatan tidak berubah. Kabar yang dimuat dalam “kabar direksi” itu disiarkan sedikitnya 5 kali.

Mas Arga adalah mantan korektor harian Bintang Timoer, surat kabar Batavia yang dikemudikan oleh Parada Harahap. Di tangannya,
Pertja Selatan tetap memunculkan kritik-kritik pedas terhadap pemerintah.

Arga sering menurunkan tulisan seputar gejolak pemberontakan komunis 1926/1927. Karena itu Mas Arga dikenal jurnalis radikal dan berani, sehingga ia “menggondol” dua delik, saat keluar dari redaksi (1 Mei 1927) delik yang satu sedang diparket (diproses) dan satunya masih di tangan polisi kolonial.

Tahun 1926-1927 Pertja Selatan menorehkan sejarah sekaligus berada dalam ujian berat.

Baca Juga:  Reses Anggota DPRD Sumsel, Temukan Berbagai Persoalan dari Infrastruktur Hingga Penanganan Covid-19

Pasalnya, pemerintah kolonial memberikan tekanan dan tindakan keras terhadap politikus dan surat kabar Melayu bumiputra. “Bogem hitam” itu yang menjadi alat pemukul mematikan adalah pasal 153 bis dan ter dari Buku Hukum Siksa Hindia Belanda atau Wetboek van Straftrecht (W.v.S.). Pemerintah menyebut mereka kaum “ekstremis” yang sangat garang dan brutal.

Seorang koresponden Pertja Selatan di daerah Uluan menjadi korban bogem hitam itu.

Ia terkena pasal 153 bis dan ter karena satu artikel dalam Pertja Selatan 20 Juli 1932, yang judulnya “B.B. Matjan”. M. Noer, sang koresponden itu diadukan oleh controleur(pengawas) setempat.

Tulisannya dianggap telah menyinggung perilaku seorang pejabat BB (Binnelandsch Bestuur) Muara Dua. Lalu M. Noer dihadapkan ke sidang Landraad dan dijatuhi hukuman 2 bulan penjara.

Kasus lainnya juga menimpa Paman Lengser redaktur yang menulis di rubrik “Roembah Lalap”. Paman Lengser merupakan nama samaran dari Noengtjik.

Ia beberapa kali dipanggil Dinas Intelijen Belanda (P.I.D), salah satunya dimintai keterangan perihal tulisan resensi sebuah buku berisi tentang peperangan, yang dinilai sebagai buku terlarang, “bacaan liar”. Noengtjik bergerak cukup licin. Ia hanya merasa letih karena sering diinterogasi, yang tanpa berujung di terali besi penjara.

Pada 1938 Noengtjik kembali berurusan dengan polisi kolonial. Ia telah melindungi seorang jurnalis yang tulisannya dianggap mencemarkan nama baik Tan Shio Sak, seorang reserse staatpolitie Palembang. Ia dimintai keterangan dan membuka identitas penulis kabaran bernada menghina reserse itu. Noengtjik menolaknya dan melindungi penulis tersebut, akibatnya Landraad menjatuhkan hukuman denda f. 25 (forin = gulden, rupiah Belanda).

Perkara ini bertambah panjang karena melibatkan direktur KM. Adjir dalam membongkar kedok penulis itu. Adjir menegaskan tanggungjawab redaksi ada pada Noengtjik dan menolak membuka kedok sang penulisnya.

Peristiwa ini menjadi polemik berbulan-bulan di antero jurnalis Nusantara karena baru kali pertama perkara tulisan yang menjadi tanggungan redaksi dikenakan juga oleh seorang direktur, yang bertanggung jawab memimpin dan menjalankan perusahaan penerbitan, padahal tanggungjawab redaksi sepenuhnya pada hoofdredacteur.

Tuntutan itu berakhir (1939) dengan hukuman denda f.10.
Meskipun redaksi Pertja Selatan sering dikenai hukuman, bisnis surat kabarnya mengalami kemajuan. Pada 1929 oplah surat kabar dinaikkan ke angka 2500 eksemplar. Jumlah halaman saban terbit ditambah antara 2 ½ sampai 3 lembar penuh (10-12 halaman). Saat itu sebuah firma besar Eropa terikat kontrak advertensi dengan Pertja Selatan. Belanja penerbit atau percetakan juga bertambah, dari f. 5000 menjadi sekitar f. 7500.

Pada 1939 Pertja Selatan berhasil didagblaadkan, jadi harian, setelah terbit 3 kali 1 minggu, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. #Dudy Oskandar

Komentar Anda
Loading...